Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2023 - Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

Sep 2, 2026

Unggah oleh Rowan

Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2023 mengatur perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2022 terkait penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Dumai. Landasan peraturan meliputi ketentuan Undang-Undang dan peraturan pemerintah serta regulasi pendidikan nasional dan pembentukan produk hukum daerah. Dokumen menetapkan keputusan perubahan, termasuk penggantian dan penyesuaian ketentuan pada Pasal 1 beserta definisinya.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pasal I

Pasal 1

# WALI KOTA DUMAIPROVINSI RIAU PERATURAN WALI KOTA DUMAINOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 18 TAHUN 2022TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARUPADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK,SEKOLAH DASARDAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMADI KOTA DUMAI # DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALI KOTA DUMAI, Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PenerimaanPeserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar,SekolahMenengah Pertama perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentangPenerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Dumai. Mengingat:1.Pasal 18 ayat (6)Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang PembentukanKotamadya Daerah Tingkat Ⅱ Dumai(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 1999 Nomor 50,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 3829); ● 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PeraturanPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2022 Nomor 238,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6841); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4496)sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali,terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang PendanaanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4864); 6.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaandan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5105),sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5157); 7.Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 50 Tahun 2007 tentangStandar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah; 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentangPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 2036),sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 9.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955); 10.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak,Sekolah Dasar,Sekolah Menengah Pertama,SekolahMenengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6); 11.Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2008 tentang BebasButa Aksara Alquran bagi Murid Sekolah Dasar/MadrasahIbtidaiyah yang Beragama Islam di Provinsi Riau (Berita DaerahProvinsi Riau Tahun 2008 Nomor 32); 12.Peraturan Wali Kot

Pertanyaan Umum

Apa tujuan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 37 Tahun 2023?

Peraturan ini menetapkan perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2022 terkait penerimaan peserta didik baru pada jenjang TK, SD, dan SMP di Kota Dumai.

Perubahan apa yang diatur dalam Pasal I?

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2022 diubah, termasuk penyesuaian Ketentuan Pasal 1.

Apa saja istilah yang dijelaskan pada ketentuan Pasal 1?

Pasal 1 memuat definisi seperti Daerah, Pemerintah Daerah, Wali Kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pengertian TK, TPA, SD, dan SMP beserta singkatannya.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Rowan