PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN - PER-7 /PB/2021 - TATA CARA PEMOTONGAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI ANGGOTA KELUARGA YANG LAIN

Sep 10, 2026

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan mengatur tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain. Ketentuan ini menetapkan dasar hukum pelaksanaan pemotongan melalui mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, termasuk penyetoran iuran ke Kas Negara oleh Satuan Kerja melalui potongan Surat Perintah Membayar. Ruang lingkup peraturan juga mendefinisikan para pihak yang terlibat, seperti PNS, TNI, Polri, Kemhan, PPPK, PPNPN, dan pekerja penerima upah.

BahasaIndonesian

KategoriLayanan Kesehatan

FormatPDF

Halaman13

Waktu Membaca20 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA # PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR PER-7 /PB/2021 TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN IURAN JAMINAN KESEHATAN BAGI ANGGOTAKELUARGA YANG LAIN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang :a.bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 82Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telahdiubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan PresidenNomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,PesertaPekerja Penerima Upah dapat mengikutsertakan anggotakeluarga yang lain untuk menjadi peserta program jaminankesehatan; b.bahwa sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Menteri KeuanganNomor 156/PMK.05/2019 tentang Dana Perhitungan FihakKetiga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Nomor 212/PMK.05/2020 tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga, iuran jaminankesehatan bagi anggota keluarga yang lain untuk PegawaiNegeri Sipil pusat,prajurit Tentara Nasional Indonesia,Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan,anggotaKepolisian Negera Republik Indonesia,Pegawai Negeri SipilKepolisian Negera Republik Indonesia,Pegawai PemerintahDengan Perjanjian Kerja pusat,dan Pegawai Pemerintah NonPegawai Negeri pusat,dapat disetorkan ke Kas Negara olehSatuan Kerja melalui potongan Surat Perintah Membayar; C.bahwa pemotongan iuran jaminan kesehatan anggotakeluarga yang lain sebagaimana dimaksud dalam huruf b,dilakukan melalui mekanisme pembayaran dalam rangkapelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; d.bahwa sesuai dengan Pasal 79 Peraturan Menteri KeuanganNomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayarandalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan danBelanja Negara sebagaimana telah diubah dengan PeraturanMenteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran DalamRangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara, ketentuan teknis yang diperlukan dalampelaksanaan pembayaran atas beban Anggaran Pendapatandan Belanja Negara,diatur lebih lanjut oleh Direktur JenderalPerbendaharaan; e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a,huruf b,huruf c dan huruf d,perlumenetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaantentang Tata Cara Pemotongan Iuran Jaminan KesehatanBagi Anggota Keluarga yang Lain; 本 Mengingat :1.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang TataCara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor103,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5423)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang TataCara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor229,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6267); 2.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang JaminanKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2018 Nomor 165)sebagaimana telah diubah terakhir denganPeraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka PelaksanaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Berita RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor Negara 1191)sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang TataCara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Berita Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor Negara 1736); 4.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.05/2019tentang Dana Perhitungan Fihak Ketiga(Berita RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor Negara 1417)sebagaimanatelah diubah dengan

Pertanyaan Umum

Apa yang menjadi tujuan peraturan ini?

Peraturan ini menetapkan tata cara pemotongan iuran jaminan kesehatan bagi anggota keluarga yang lain.

Bagaimana mekanisme penyetoran iuran jaminan kesehatan dilakukan?

Iuran disetorkan ke Kas Negara oleh Satuan Kerja melalui potongan Surat Perintah Membayar dalam rangka pelaksanaan APBN.

Siapa saja pihak yang termasuk dalam definisi peraturan?

Peraturan mendefinisikan antara lain PNS, TNI/ Prajurit, Polri, Kemhan, PPPK, PPNPN, serta pekerja penerima upah.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Quinn Holloway