KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA - NOMOR 182 TAHUN 2025 - Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan

Sep 10, 2026

Unggah oleh Stanley

Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menetapkan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan. Penetapan dilakukan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tim bertugas membahas materi muatan rancangan peraturan sesuai fungsi masing-masing, dapat menugaskan pejabat perangkat daerah, serta melaporkan perkembangan kepada Sekretaris Daerah.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Keputusan Sekretaris Daerah

Dasar dan pertimbangan

Ditetapkan dan mulai berlaku

Lampiran

Susunan keanggotaan tim pembahasan

Pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota

Rincian tugas tim pembahasan

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA NOMOR 182 TAHUN 2025 TENTANG # TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANGPENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2016TENTANG RAPAT KEDINASAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESASEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4)Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata CaraPembentukan Produk Hukum Daerah,perlu menetapkanKeputusan Sekretaris Daerah tentang Tim PembahasanRancangan Peraturan Gubernur tentang Pencabutan PeraturanGubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan; Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai IbukotaNegara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 6856); 3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentangCipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2 4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang ProvinsiDaerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2024 Nomor 76,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6913); 5.Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata CaraPembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013); 6.Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor71023)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023Nomor 71012); MEMUTUSKAN: Menetapkan :KEPUTUSANSEKRETARISDAERAHTENTANG TIMPEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANGPENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAHKHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 239 TAHUN 2016TENTANG RAPAT KEDINASAN.KESATU:Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernurtentang Pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta nomor 239 Tahun 2016 tentang RapatKedinasan dengan susunan keanggotaan sebagaimanatercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.KEDUA:Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,bertugas membahas dan materi muatan Rancangan PeraturanGubernur tentang Pencabutan Peraturan Gubernur ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentangRapat Kedinasan sesuai dengan tugas dan fungsi.KETIGA:Ketua,Wakil Ketua,Sekretaris,dan Anggota Tim dalammelaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktumKEDUA dapat menugaskan pejabat pada jajaran PerangkatDaerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang dipimpinsesuai kebutuhan.KEEMPAT:Ketua Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud dalam diktumKESATU,melaporkan perkembangan pembahasan RancanganPeraturan Gubernur tentang Pencabuta

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 182 Tahun 2025?

Keputusan ini menetapkan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur tentang pencabutan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan.

Apa tugas utama Tim Pembahasan dalam keputusan ini?

Tim bertugas membahas materi muatan rancangan peraturan gubernur tentang pencabutan Peraturan Gubernur dimaksud sesuai tugas dan fungsi.

Kapan keputusan mulai berlaku?

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 26 November 2025.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Stanley