KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA - 650 - PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Sep 4, 2026

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan ketentuan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi untuk penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan PPPK bagi jabatan fungsional. Dasar pengaturan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan PPPK jabatan fungsional. Keputusan ini juga memuat daftar jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan dan sertifikat, pengaturan pemilihan satu jenis sertifikat, pencabutan Keputusan Menteri sebelumnya, serta mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman101

Waktu Membaca2 jam 36 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Keputusan Menteri PANRB

Dasar Pertimbangan

Dasar Hukum

Diktum Keputusan

Lampiran: Daftar Jabatan Fungsional dan Persyaratan

Menimbang Mengingat MENTERI # PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 650 TAHUN 2023 TENTANG # PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSISEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAMPENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUKJABATAN FUNGSIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA # MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, :a.bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 20ayat (5)serta pasal33 ayat (3)dan ayat (5)PeraturanMenteri PANRB Nomor 14 Tahun 2023 tentangPengadaan Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja untuk Jabatan Fungsional; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a,perlu menetapkanKeputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan WajibTambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagaiPenambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalamPengadaan Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja untuk Jabatan Fungsional. :1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 6,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2023 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2022 Nomor 208,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor6827); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018tentang Manajemen Pegawai Pemerintah DenganPerjanjian Kerja (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 224,TambahanLembaran Negara Nomor 6264); 5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentangKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi(Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 126); 6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 1249); 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (BeritaNegara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725). MEMUTUSKAN Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANGPERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASIKOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSIKOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAIPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUKJABATAN FUNGSIONAL. PERTAMA:Dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatanfungsional yang memerlukan persyaratan wajibtambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahannilai seleksi kompetensi teknis. KEDUA:Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukanpersyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensisebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknissebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA terlampirpada Lampiran yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KETIGA:Bagijabatan yang memiliki lebih dari satu jenis sertifikatkompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensiteknis,peserta seleksi pengadaan PPPK hanya dapatmemilih satu jenis sertifikat yang digunakan sebagaitambahan nilai. KEEMPAT:Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 970 Tahun 2022 tentangPersyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi KompetensiSebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknisdalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja untuk Jabatan Fungsional Teknis dinyatakan tidakberlaku. KELIMA:Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akandiubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan d

Pertanyaan Umum

Apakah Keputusan Menteri sebelumnya masih berlaku?

Keputusan Menteri PANRB Nomor 970 Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku, karena diganti oleh keputusan ini.

Sep 4, 2026

Unggah oleh Alex Sinclair