SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN - PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMP NEGERI TAHUN PELAJARAN 2018/2019

Sep 2, 2026

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan menetapkan Petunjuk Teknis penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kabupaten Grobogan untuk Tahun Pelajaran 2018/2019. Dokumen ini disusun untuk memastikan kegiatan PPDB berjalan berdaya guna dan berhasil guna serta menjamin kelancaran, transparansi, dan keadilan. Dasar pertimbangan memuat kebutuhan penetapan petunjuk teknis dan rujukan peraturan nasional serta daerah yang mengatur sistem pendidikan, keterbukaan informasi publik, standar pendidikan, layanan minimal, serta ketentuan PPDB.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman30

Waktu Membaca46 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

SURAT KEPUTUSAN

Menimbang

Mengingat

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEDUA

J ## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGANNOMOR:421/2051/C/2018 ## TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESER′tADIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAHPERTAMA (SMP)NEGERI KABUPATEN GROBOGANTAHUN PELAJARAN 2018/2019 ## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN Menimbang :a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan penerimaanpeserta didik baru pada satuan pendidikan diKabupaten Grobogan agar berdaya guna danberhasil guna serta untuk menjamin kelancarantransparansi dan berkeadiian, maka perluditetapkan Petunjuk Teknis PenyelenggaraanPenerimaan Peserta Didik Baru pada SekolahMenengah Pertama (SMP) Negeri KabupatenGrobogan Tahun Pelajaran 2018/2019; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a di atas,perlumenetapkan Surat Kepuiusan Kepala DinasPendidikan Kabupaien Grobogan tentang PetunjukTeknis Penyelenggaraan Penerimaan Peserta DidikBaru pada Sekolah Menengah Pertama(SMP)NegeriKabupaten Grobogai Tahun Pelajaran 2018/2019; Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 195C tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalamLingkungan Provitsi Jawa Tengah; 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentangSistem Pendidikan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4301); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran iNegara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Notnor 9 Tahun 2015tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14Tahun 2008 tentaig Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 99,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5149); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4496)sebagaimana telah beberapa kalidiubah,terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,Tambahan Lenbaran Negara Republik IndonesiaNomor 5670); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008tentang Guru (Lembaran Negara Republik IrdonesiaTahun 2008 Nomcr 194,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4941);sebagainana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentangPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74Tahun 2008 tentang Guru: J 7. Peraturan Demerintah Nomor 17 Tahun 2010tentangPengelolaan dan PenyelenggaraanPendidikan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan aan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5157); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4864); 9. Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentangPendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang memilikiKelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atauBakat Istimewa. 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang StandarPelayanan Minimal Perdidikan Dasar sebagaimanatelah Peraturan Menteri Penddikan dan KebudayaanRi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasPeraturen Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 15 Tahun 2010

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penetapan Petunjuk Teknis PPDB dalam surat keputusan ini?

Menetapkan petunjuk teknis agar penyelenggaraan PPDB di Kabupaten Grobogan berjalan lancar serta menjamin transparansi dan keadilan.

PPDB untuk jenjang sekolah apa yang diatur pada dokumen ini?

Dokumen ini mengatur penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri.

Siapa saja yang menjadi sasaran Petunjuk Teknis PPDB?

Sasaran mencakup panitia PPDB, satuan pendidikan penyelenggara, calon peserta didik SMP Negeri, masyarakat pengguna layanan PPDB online, serta para pemangku kepentingan terkait.

Sep 2, 2026

Unggah oleh WPS_1786070896