KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA - Pedoman Pengurusan Jenazah Pimpinan,Mantan Pimpinan,Hakim Agung,Mantan Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung

Sep 10, 2026

Unggah oleh Hazel

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan pedoman pengurusan jenazah bagi Pimpinan, Mantan Pimpinan, Hakim Agung, Mantan Hakim Agung, serta Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung. Keputusan disusun untuk memberikan penghargaan dan penghormatan atas wafatnya pejabat dan untuk memastikan keterlibatan Mahkamah Agung dalam proses pengurusan jenazah. Pedoman memuat ketentuan umum, definisi istilah, serta pengaturan tugas dan tanggung jawab pelaksanaan, termasuk persetujuan ahli waris dan pembebanan biaya melalui DIPA Badan Urusan Administrasi.

BahasaIndonesian

KategoriLayanan Kesehatan

FormatPDF

Halaman14

Waktu Membaca22 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Tentang

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Lampiran

A. Ketentuan Umum

B. Pengurusan Jenazah

1. Tugas dan Tanggung Jawab

SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA # KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA Nomor :758/SEK/SK/VII/2021 # TENTANG PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH PIMPINAN,MANTAN PIMPINAN,HAKIM AGUNG,MANTAN HAKIM AGUNG,DAN HAKIM AD HOC PADA MAHKAMAH AGUNG SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Menimbang:a. bahwa dalam rangka memberikanpenghargaan dan penghormatan yangsetinggi-tingginya kepada para Pimpinan,Mantan Pimpinan,Hakim Agung,MantanHakim Agung,dan Hakim Ad Hoc padaMahkamah Agung yang meninggal dunia; b. bahwa Mahkamah Agung perlu ikut sertadalam Pengurusan Jenazah Pimpinan,Mantan Pimpinan,Hakim Agung,MantanHakim Agung,dan Hakim Ad Hoc padaMahkamah Agung; C. bahwaberdasarkanpertimbangansebagaimana dimaksud dalam huruf a danhuruf b perlu menetapkan KeputusanSekretaris Mahkamah Agung tentangPedoman Pengurusan Jenazah Pimpinan,Mantan Pimpinan,Hakim Agung,MantanHakim Agung,dan Hakim Ad Hoc padaMahkamah Agung Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir denganUndang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung; 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman; 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009tentang Gelar,Tanda Jasa,dan TandaKehormatan; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010tentang Keprotokolan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor20 Tahun 2009 tentang Gelar,Tanda Jasa danTanda Kehormatan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor9 tahun 2010 tentang Keprotokolan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004tentang Tata Cara Pengangkatan danPemberhentian Hakim Ad Hoc PengadilanHubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc padaMahkamah Agung sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 26Tahun 2019 tentang Perubahan atasPeraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004tentang Tata Cara Pengangkatan danPemberhentian Hakim Ad Hoc PengadilanHubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc padaMahkamah Agung 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam —3— Negeri Bagi Pejabat Negara,Pegawai Negeri,dan Pegawai Tidak Tetap; 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor50A/KMA/SK/IV/2013 tentang PerubahanNomenklatur Unsur Pimpinan MahkamahAgung Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: MENETAPKAN :KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNGTENTANG PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAHPIMPINAN,MANTAN PIMPINAN,HAKIM AGUNG,MANTAN HAKIM AGUNG,DAN HAKIM AD HOCPADA MAHKAMAH AGUNG KESATUPedoman pengurusan jenazah Pimpinan,MantanPimpinan,Hakim Agung,Mantan Hakim Agung,dan Hakim Ad-Hoc pada Mahkamah Agung denganketentuan sebagaimanatercantumdalamLampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkandari keputusan ini. KEDUA:Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannyakeputusan ini dibebankan kepada Daftar IsianPelaksanaan Anggaran (DIPA)Badan UrusanAdministasi Mahkamah Agung. KETIGA —4— :Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila di kemudian hariterdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akandiadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di JakartaPada tanggal 30 Juli 2021 SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA, HASBIHASAN n LAMPIRAN: KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA NOMOR :758 /SEK/SK/VII/2021TANGGAL:30 Juli 2021 # PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH PIMPINAN,MANTAN PIMPINAN,HAKIM AGUNG,MANTAN HAKIM AGUNG,DAN HAKIM AD-HOC PADA MAHKAMAH AGUNG ## A. KETENTUAN UMUM ### 1.Dalam Pedoman ini,yang dimaksud dengan. a. Pimpinan adalah Ketua Mahkamah Agung,Para Wakil KetuaMahkamah Agung,dan Para Ketua Kamar MahkamahAgung. b. Mantan Pimpinan adalah mantan Ketua Mahkamah Agung,para mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung,dan paramantan Ketua Kamar Mahkamah Agung. c. Hakim Agung adalah hakim agung sebagaimana diaturdalam undang-undang Mahkamah Agung. d.Mantan Hakim Agung adalah Hakim Agung yang telahpurn

Pertanyaan Umum

Siapa saja yang termasuk dalam pedoman pengurusan jenazah pada Mahkamah Agung?

Pedoman mencakup Pimpinan, Mantan Pimpinan, Hakim Agung, Mantan Hakim Agung, dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung.

Apa yang dimaksud dengan pengurusan jenazah dalam pedoman ini?

Pengurusan jenazah adalah pelaksanaan proses penjemputan, pengantaran, penyambutan, persemayaman, pemberangkatan, pemakaman atau perabuan.

Siapa penanggung jawab dan siapa yang melaksanakan pengurusan jenazah?

Penanggung jawab pelaksanaan adalah Sekretaris Mahkamah Agung, sedangkan pelaksanaan menjadi tugas Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung dengan koordinasi pejabat terkait pada unit kerja masing-masing.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Hazel