KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA - Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024 - Keputusan Menteri 632 Tahun 2024

Sep 18, 2026

Unggah oleh Himbo

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menetapkan ketentuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dalam pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. SKB menilai kesesuaian kompetensi bidang pelamar dengan standar kompetensi sesuai kebutuhan jabatan. SKB berbasis CAT BKN ditetapkan berdurasi 90 menit, dengan pengecualian bagi disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus, yaitu 120 menit. Jumlah butir soal ditentukan 80 atau 100, dengan pembobotan benar bernilai 5 dan salah atau tidak menjawab 0, serta ketentuan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman4

Waktu Membaca6 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang

Dasar Penetapan

Mekanisme dan Durasi SKB

Pengecualian bagi Disabilitas Sensorik Netra

Jumlah Soal dan Pembobotan Nilai

Ketentuan Mulai Berlaku

# MENTERI PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIANOMOR 632 TAHUN 2024 TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANGPADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA # MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:bahwa berkaitan dengan pelaksanaan Seleksi KompetensiBidang pada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil TahunAnggaran 2024,perlu menetapkan Keputusan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasitentang Ketentuan Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidangpada Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024. Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentangKementerian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2008 Nomor 166,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4916); 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 141,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2024 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 140,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentangPerubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6477); 5.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentangKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2021 Nomor 126)sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor47 Tahun 2021 tentang Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 182); 6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2021tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi(Berita Negara Republik Indonesia Tahun2021 Nomor 1249)sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 14 Tahun 2024 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2024 Nomor 706); —3— 7.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Negeri Sipil(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024Nomor 404). MEMUTUSKAN Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANGKETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSIBIDANG PADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPILTAHUN ANGGARAN 2024. PERTAMA:Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)dilakukan untuk menilaikesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki olehpelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengankebutuhan Jabatan. KEDUA:SKB dengan sistem(Computer Assisted Test)CAT yangdiselenggarakan oleh BKN dilaksanakan dalam durasi waktu90 (sembilan puluh)menit. KETIGA:Durasi waktu pelaksanaan SKB sebagaimana dimaksudpada Diktum KEDUA dikecualikan bagi pelamarpenyandang disabilitas sensorik netra yang melamar padakebutuhan khusus penyandang disabilitas. KEEMPATSKB bagi pelamar sebagaimana dimaksud pada DiktumKETIGA dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus duapuluh)menit KELIMA:Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik

Pertanyaan Umum

Apa tujuan pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) pada pengadaan CPNS Tahun Anggaran 2024?

SKB dilakukan untuk menilai kesesuaian kompetensi bidang yang dimiliki pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai kebutuhan jabatan.

Berapa durasi pelaksanaan SKB berbasis CAT BKN, dan apakah ada pengecualian?

SKB dengan sistem CAT BKN dilaksanakan selama 90 menit. Pengecualian diberikan untuk pelamar penyandang disabilitas sensorik netra pada kebutuhan khusus, dengan durasi 120 menit.

Bagaimana ketentuan jumlah soal dan pembobotan nilai pada SKB CAT?

Jumlah soal SKB CAT adalah 80 butir untuk jabatan dengan materi dominan operasi perhitungan, atau 100 butir jika materi tidak dominan memuat operasi perhitungan. Jawaban benar bernilai 5, sedangkan salah atau tidak menjawab bernilai 0.

Sep 18, 2026

Unggah oleh Himbo