KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA - NOMOR 293 TAHUN 2024 - PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN ANGGARAN 2024

Sep 21, 2026

Unggah oleh Eden

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan instansi pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024. Keputusan ini berisi pertimbangan penambahan PNS guna mendukung kelancaran tugas dan pelayanan publik, termasuk rujukan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualifikasi dan syarat jabatan jabatan fungsional tenaga kesehatan serta pelaksanaan pengisian kebutuhan PNS diatur dengan pedoman dokumen rujukan dan ketentuan terkait, termasuk pembebanan biaya pada DIPA masing-masing instansi serta berlakunya keputusan sejak tanggal penetapan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman34

Waktu Membaca52 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Keputusan Menteri

Dasar pertimbangan dan peraturan rujukan

Menetapkan dan ketentuan pelaksanaan

Penetapan berlakunya keputusan dan lampiran rincian

MENTERI # PENDAYAGUNAANAPARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASIREPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 293 TAHUN 2024 # TENTANG PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARADAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaantugas dan pelayanan kepada masyarakat,meningkatkan kapasitas organisasi,dan mempercepatpencapaian tujuan strategis nasional dipandang perlumenambah Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah; b. bahwa untuk penambahan Pegawai Negeri Sipilsebagaimana dimaksud huruf a,dipandang perlumenetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil diLingkungan Instansi Pemerintah Tahun Anggaran2024; Mengingat:1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentangAparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 141,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara TahunAnggaran 2024 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2023 Nomor 140,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037)sebagaimana telah diubahdengan PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahanatas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6477); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013tentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatan dan Belanja Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5423)sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018tentang Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 45 Tahun 2013 tentang Tata CaraPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2083 Nomor 229,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6264); 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2020-2024 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 10 Tahun 2020); 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentangJabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di LingkunganInstansi Pemerintah; 7.Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 173 Tahun 2024tentang Panduan Penyusunan Rincian KebutuhanPegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2024;dan 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 289 Tahun 2024tentang Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil SecaraNasional Tahun Anggaran 2024. Memperhatikan :1.Surat.Menteri Keuangan Nomor S-250/MK.02/2024tanggal 18 Maret 2024; 2.Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:7612/B-BP.02.01/SD/K/2023 tanggal 31 Juli 2023; 3.Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga KesehatanKementerianKesehatanNomorPT.01.03/F/570/2024 tentang PersyaratanKualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda Registrasidalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur SipilNegara Jabatan Fungsional Kesehatan Tahun 2024. MEMUTUSKAN: Menetapkan :KEPUTUSAN MENTERIPENDAYAGUNAAN APARATURNEGARA DANREFORMASIBIROKRASI TENTANGPENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN2024. KESATU:Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di InstansiPeinerintah dengan rincian sebagaimana tercantum dalamLampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariKeputusan Menteri ini. KEDUA:Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan bagi JabatanFungsional Tenaga Kesehatan pada Instansi Pemerintahmerujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal TenagaKesehatanKementerian

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Nomor 293 Tahun 2024?

Keputusan ini menetapkan kebutuhan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan instansi pemerintah untuk Tahun Anggaran 2024.

Bagaimana dasar kualifikasi dan syarat jabatan untuk jabatan fungsional tenaga kesehatan?

Kualifikasi pendidikan dan syarat jabatan jabatan fungsional tenaga kesehatan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.01.03/F/570/2024.

Kapan keputusan ini mulai berlaku dan apa tindak lanjut jika terdapat kekeliruan?

Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Sep 21, 2026

Unggah oleh Eden