KEPUTUSAN MENTERI RISET - TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA - NOMOR 54/M/KPT/2018 - FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN

Sep 10, 2026

Unggah oleh James

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menetapkan formula alokasi dan penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian (BOPTN Nonpenelitian). Regulasi ini memuat dasar hukum terkait Pendidikan Tinggi dan bantuan operasional PTN, menjelaskan latar belakang kebutuhan pemerataan akses pendidikan tinggi serta dukungan pendanaan operasional. Dokumen merinci manfaat bagi perguruan tinggi dan masyarakat, sekaligus tujuan pemberian BOPTN agar biaya operasional tidak membebani mahasiswa dan digunakan secara tepat guna.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman10

Waktu Membaca15 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor 54/M/KPT/2018 tentang Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

B. Dasar Hukum

C. Manfaat Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri

D. Tujuan BOPTN

BAB II FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN

A. Pengertian

# KEPUTUSAN MENTERI RISET,TEKNOLOGI,DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/M/KPT/2018 TENTANG ## FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONALPERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN # MENTERI RISET,TEKNOLOGI,DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA, Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat(6)danPasal (4)ayat 3 Peraturan Menteri Riset,Teknologi,danPendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2018 tentang BantuanOperasional Perguruan Tinggi Negeri,perlu menetapkanKeputusan Menteri Riset,Teknologi,dan Pendidikan Tinggitentang Formula Alokasi dan PenggunaanBantuanOperasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian; Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5336); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan PengelolaanPerguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 16); 3.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentangKementerian Riset,Teknologi,dan Pendidikan Tinggi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14); 4.Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2015 tentangPembentukan Kementerian dan Pengangkatan MenteriKabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; 5.Peraturan Menteri Riset,Teknologi,dan Pendidikan TinggiNomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Riset,Teknologi,dan Pendidikan Tinggi(Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 889); 6.Peraturan Menteri Riset,Teknologi,dan Pendidikan TinggiNomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan OperasionalPerguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 209); MEMUTUSKAN: Menetapkan:KEPUTUSAN MENTERI RISET,TEKNOLOGI,DAN PENDIDIKANTINGGI TENTANG FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAANBANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI NEGERINONPENELITIAN. KESATU :Menetapkan Formula Alokasi dan Penggunaan BantuanOperasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian yangselanjutnya disebut Formula BOPTN Nonpenelitiansebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakanbagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. KEDUA:Formula BOPTN Nonpenelitian sebagaimana dimaksud dalamDiktum KESATU mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2018. KETIGA:Keputusan Menteri ini mulai pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 12 Februari 2018 MENTERI RISET,TEKNOLOGI,DAN PENDIDIKAN TINGGIREPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMAD NASIR Salinansesuai dengan aslinya,Kepala Biro Hukum dan OrganisasiKementerian Riset,Teknologi,dan Pendidikan Tinggi, a0在 Ani Nurdiani AzizahNIP 195812011985032001 ## FORMULA ALOKASI DAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONALPERGURUAN TINGGI NEGERI NONPENELITIAN BAB IPENDAHULUAN ### A.Latar Belakang Salah satu tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskankehidupan bangsa.Dalam rangka mencapai tujuan itu,negaramelakukan pembangunan di berbagai bidang termasuk bidangpendidikan tinggi yang merupakan salah satu pilar kemajuan peradabanbangsa.Lebih penting lagi,salah satu fokus dalam Tujuan PembangunanBerkelanjutan(Sustainable Development Goals -SDGs)adalah kualitaspendidikan yang baik dengan menjamin pemerataan pendidikan yangberkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuksemua orang. Tantangan dalam mencapai tujuan SDGs tersebut,di antaranya adalahpeningkatan akses ke perguruan tinggi yang terkendala mahalnya biayapendidikan tinggi.Dalam menjawab tantangan tersebut,Undang-UndangNomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengamanatkanmelalui Pasal 85 ayat(5)bahwa Pemerintah mengalokasikan danabantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (PTN)dari anggaran fungsipendidikan. Pengaturan bantuan operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)telahdiatur dalam Peraturan Menteri Riset,Teknologi,dan Pendidikan TinggiNomor 6 Tahun 2018 tentang Bantuan Operasional Perguruan TinggiNegeri.Program BOPTN bertujuan untuk me

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini?

Keputusan ini menetapkan Formula Alokasi dan Penggunaan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nonpenelitian (BOPTN Nonpenelitian) yang tercantum dalam Lampiran.

Mulai berlaku sejak kapan BOPTN Nonpenelitian?

Formula BOPTN Nonpenelitian mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Apa tujuan utama pemberian BOPTN Nonpenelitian bagi perguruan tinggi dan mahasiswa?

BOPTN bertujuan agar sebagian besar biaya operasional perguruan tinggi tidak menjadi beban mahasiswa, khususnya ketika daya beli mahasiswa tidak cukup untuk membayar standar biaya operasional sesuai SPM.

Sep 10, 2026

Unggah oleh James