Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 - Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi

Sep 4, 2026

Unggah oleh Đào

Lampiran keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia Nomor 650 Tahun 2023 menetapkan persyaratan wajib tambahan dan jenis sertifikasi kompetensi yang menjadi tambahan nilai dalam seleksi kompetensi teknis bagi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Dokumen mengatur kriteria umum seperti surat keterangan sehat dan bukan penyandang disabilitas serta mewajibkan sertifikat hasil pendidikan dan pelatihan/registrasi sesuai ketentuan instansi berwenang. Tabel juga merinci jabatan fungsional dan bobot nilai beserta ketentuan lembaga penerbit sertifikat dan masa berlaku pada bidang terkait.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman101

Waktu Membaca2 jam 36 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Lampiran Keputusan Menteri PANRB Republik Indonesia

Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi

Jabatan Fungsional serta Tambahan Nilai

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASIBIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 650 TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAIPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL | No. | Jabatan Fungsional | Persyaratan Wajib Tambahan | Nama/Jenis Sertifikat (Tambahan Nilai) | Bobot | Ket | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Pemadam Kebakaran | 1. Surat Keterangan Sehat
2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas | Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri | 25% | Sertifikat yang telah mendapatkan registrasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. | | | | | Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | 12,5% | | | | | | Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan | 5% | | | 2 | Analis Kebakaran | 1. Surat Keterangan Sehat
2. Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas | Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh Pejabat Kemendagri | 25% | Sertifikat yang telah mendapatkan registrasi oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. | | | | | Sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota | 12,5% | | | | | | Jenis sertifikat lain di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang ditandatangani oleh kepala lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan | 5% | | | 3 | Pengamat Gunung Api | Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas | | | | | 4 | Pengelola Ekosisten Laut dan Pesisir Ahli Pertama | - | Sertifikat Selam (minimal A1/Basic Diver/ Open Water Diver) yang diterbitkan oleh Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia (PORSSI) | 25% | | | 5 | Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama | - | Sertifikat Selam (minimal A1/Basic Diver/ Open Water Diver) yang diterbitkan oleh Persatuan Olah Raga Selam Seluruh Indonesia (PORSSI) | 25% | | [jdih.menpan.go.id](jdih.menpan.go.id -4-)[ -4-](jdih.menpan.go.id -4-) | No. | Jabatan Fungsional | Persyaratan Wajib Tambahan | Nama/Jenis Sertifikat (Tambahan Nilai) | Bobot | Ket | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 6 | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Pemula | - | ANKAPIN/ ATKAPIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan | 25% | | | | | | Sertifikat Bidang Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan atau BNSP dengan masa berlaku 3 tahun | 15% | | | 7 | Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil | | ANKAPIN/ ATKAPIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan | 25% | | | | | | Sertifikat Bidang Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan atau BNSP dengan masa berlaku 3 tahun | 15% | | | 8 | Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Ahli Pertama | | ANKAPIN/ ATKAPIN yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan | 25% | | | | | | Sertifikat Bidang Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan atau BNSP dengan masa berlaku 3 tahun | 15% | | | 9 | Analis Pasar Hasil
Perikanan Ahli Pertama | | Sertifikat Kluster Pemasaran Produk Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan dengan masa berlaku 3 tahun | 25% | | | 10 | Analis Pasar Hasil Perikanan Terampil | | Sertifikat Kluster Pemasaran Produk Perikanan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kelautan dan Perikanan dengan masa berlaku 3 tahun | 25% | | | 11 | Pembina Mutu Hasil Kela

Pertanyaan Umum

Apa tujuan Lampiran Keputusan Menteri PANRB Nomor 650 Tahun 2023?

Menetapkan persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai tambahan nilai dalam seleksi kompetensi teknis untuk pengadaan PPPK pada jabatan fungsional.

Sertifikat apa yang umumnya menjadi persyaratan wajib tambahan?

Dokumen mencantumkan sertifikat lulus pendidikan dan pelatihan bidang terkait yang ditandatangani pejabat berwenang, serta ketentuan registrasi oleh direktorat terkait untuk jenis sertifikat tertentu.

Bagaimana pengaturan bobot nilai untuk setiap jabatan fungsional?

Setiap jabatan fungsional pada tabel memiliki bobot nilai untuk persyaratan wajib tambahan dan nama/jenis sertifikat tambahan nilai, termasuk ketentuan masa berlaku pada beberapa sertifikat bidang.

Sep 4, 2026

Unggah oleh Đào