KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA - Nomor 090 TAHUN 2024 - Tentang Standar Pelayanan

Sep 2, 2026

Unggah oleh Jake

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 090 Tahun 2024 menetapkan standar pelayanan untuk memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan sesuai asas pemerintahan yang baik serta memberi kepastian hak dan kewajiban para pihak. Dokumen merumuskan standar pelayanan pada Dinas Pendidikan Kota Surakarta untuk berbagai layanan, termasuk pengganti ijazah, pengajuan NPSN, mutasi guru PNS masuk dan keluar, tunjangan profesi, pengesahan kurikulum, legalisasi ijazah, cuti pendidik dan tenaga kependidikan, rekomendasi mutasi siswa, asesmen ABK pada PPDB, fasilitasi izin penelitian, PKI/PKL/magang, kunjungan tamu, penilaian kelayakan perizinan satuan pendidikan, bantuan pendidikan masyarakat, serta pencegahan dan penanganan kekerasan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman4

Waktu Membaca6 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Lingkup Pelayanan

Ketentuan Penutup

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA Nomor:090 TAHUN 2024 # TENTANGSTANDAR PELAYANAN PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA, Menimbang:a.bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraanpelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraanpemerintahan yang baik,dan guna mewujudkankepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yangterkait dengan penyelenggaraan pelayanan,setiappenyelenggara pelayanan publik wajib menetapkanStandar Pelayanan; b.bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaianukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraanpelayanan dimaksud huruf a,maka perlu ditetapkanStandar Pelayanan dengan Keputusan Kepala DinasPendidikan Kota Surakarta. Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentangPembentukan Daerah -Daerah Kota Besar DalamLingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa tengah,JawaBarat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negaea Republik Indonesia Nomor 5494); 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 215,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 5.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (LembaranDaerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12,Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75); 6.Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6,Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor138). Memperhatikan :1.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur SipilNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014tentang Pedoman Standar Pelayanan; 2.Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan diLingkungan Pemerintah Kota Surakarta. MEMUTUSKAN: MenetapkanKESATUStandar Pelayanan pada Dinas Pendidikan KotaSurakarta.KEDUAStandar Pelayanan pada Dinas Pendidikan KotaSurakarta meliputi lingkup pelayanan: 1.Standar Pelayanan Pembuatan Surat KeteranganPengganti Ijazah/STTB/SKHU/Danem/SKYBS; 2.Standar Pelayanan Pengajuan Penerbitan NomorPokok Sekolah Nasional(NPSN); 3.Standar Pelayanan Pengajuan Mutasi Guru PNSKeluar; 4.Standar Pelayanan Pengajuan Mutasi Guru PNSMasuk; 5.Standar Pelayanan Tunjangan Profesi GuruPendidikan Anak Usia Dini; 6.Standat Pelayanan Tunjangan Profesi Guru SekolahDasar; 7.Standar Pelayanan Tunjangan Profesi Guru SekolahMenengah Pertama; 8.Standar Pelayanan Pengesahan Kurikulum TingkatSatuan Pendidikan Sekolah Dasar; 9.Standar Pelayanan Pengesahan Kurikulum TingkatSatuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; 10.Standar Pelayanan.. KETIGA KEEMPAT 10.Standar Pelayanan Legalisasi Ijazah/STTB /SuratKeterangan Pengganti Ijazah TK/PAUD danPendidikan Non Formal; 11.Standar Pelayanan Legalisasi Ijasah/STTB /SuratKeterangan Pengganti Ijazah Sekolah Dasar; 12.Standar Pelayanan Legalisasi Ijazah/STTB /SuratKeterangan Pengganti Ijazah Sekolah MenengahPertama; 13.Standar Pelayanan Cuti Pendidik dan TenagaKependidikan Sekretariat; 14.Standar Pelayanan Cuti Pendidik dan TenagaKependidikan Pendidikan Anak Usia Dini; 15.Standar Pelayanan Cuti Pendidik dan TenagaKependidikan Sekolah Dasar; 16.Standar Pelayanan Cuti Pendidik dan TenagaKependidikan Sekolah Menengah Pertama; 17.Standar Pelayanan Rekome

Pertanyaan Umum

Apa dasar penetapan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta ini?

Keputusan ditetapkan untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sekaligus memberikan acuan penilaian kinerja dan kualitas pelayanan. Dasarnya merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelayanan publik dan pedoman standar pelayanan, termasuk aturan terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

Standar pelayanan apa saja yang dicakup dalam Keputusan ini?

Keputusan mencakup standar pelayanan untuk pembuatan surat keterangan pengganti ijazah, pengajuan penerbitan NPSN, mutasi guru PNS masuk/keluar, tunjangan profesi guru PAUD dan jenjang lainnya, pengesahan kurikulum, legalisasi ijazah, cuti pendidik dan tenaga kependidikan, rekomendasi mutasi siswa, asesmen ABK pada PPDB, serta berbagai fasilitasi perizinan dan kunjungan, termasuk pencegahan dan penanganan kekerasan.

Apa status keputusan lama dan sejak kapan keputusan ini berlaku?

Keputusan menyatakan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta Nomor 930 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 5 April 2024.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Jake