KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN - STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN MELALUI SICANTIK (APLIKASI CERDAS LAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK) CLOUD

Aug 25, 2026

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan melalui SiCantik (Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik) Cloud. SOP ini disusun untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas, dengan dasar pertimbangan perubahan regulasi pendelegasian kewenangan. Dokumen mengatur jenis layanan perizinan dan non perizinan beserta pelaksanaannya serta mewajibkan penerapan oleh penyelenggara dan pelaporan kinerja.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman65

Waktu Membaca1 jam 40 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Keputusan dan dasar pertimbangan

Dasar hukum

Jenis SOP pelayanan perizinan

Jenis SOP pelayanan non perizinan

Ketentuan pelaksanaan dan berlaku

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN Nomor:503/7821/2020 TENTANG # STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINANDAN NON PERIZINAN MELALUI SICANTIK (APLIKASI CERDAS LAYANANPERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK)CLOUD DI DINAS PENANAMANMODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN, Menimbang: a.Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PeraturanBupati Nomor 74 Tahun 2018 Tentang PendelegasianSebagian Kewenangan Pemprosesan danPenandatangan Perizinan dan Non Perizinan KepadaKepala Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan dalamrangka meningkatkan efisiensi,efektivitas danakuntabilitas pelaksanaan tugas aparatur pelayananperizinan,maka perlu menyempurnakan StandarOperasional Prosedur (SOP)Pelayanan Perizinan PadaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Grobogan; b.Bahwa mendasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a diatas,perlu menetapkanKeputusan Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan. 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 244,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5679); Mengingat: 2.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2014 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009Tentang Pelayanan Publik; 3.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentangPenyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 221); 4. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 64 Tahun 2016tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,TugasPokok,Fungsi,Uraian Tugas Jabatan dan Tata KerjaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu SatuPintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah KabupatenGrobogan Tahun 2016 Nomor 64); 5.Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 74Tahun 2018 tentang Pendelegasian SebagianKewenangan Pemprosesan dan PenandatanganPerizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Grobogan (Berita Daerah KabupatenGrobogan tahun 2019 Nomor 59). MEMUTUSKAN: Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATENGROBOGAN TENTANG STANDAR OPERASIONALPROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN MELALUI SICANTIK (APLIKASI CERDASLAYANAN PERIZINAN TERPADU UNTUK PUBLIK)CLOUDDI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANANTERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN. KESATUStandar Operasional Prosedur (SOP)Pelayanan Perizinandan Non Perizinan Melalui SiCantik Cloud di DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten Grobogan,yang terdiri dari: 1.Standar Operasional Prosedur (SOP)PelayananPerizinan yang terdiri dari: a.Izin Mendirikan Bangunan (IMB)kecualidilimpahkan kewenangannya kepada camat; b.Sertifikat Produksi Pangan Industri RumahTangga; Izin Apotek; C. d.Surat Izin Praktik (SIP) Dokter/DokterGigi/Dokter Spesialis; e.Surat Izin Kerja Perawat (SIKP); f.Surat Izin Praktik Perawat (SIPP); g.Surat Izin Kerja Perawat Gigi (SIKPG); h.Surat Izin Praktik Perawat Gigi (SIPPG); i.Surat Izin Kerja Perawat Anestesi (SIKPA); j. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB); k.Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA); 1.Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA); m.Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian(SIKTTK); n.Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF); O.Surat Izin Kerja (SIK)Refraksionis Optisien; p.Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR); q.Surat Izin Kerja Tenaga PengobatanKomplementer-Alternatif (SIK-TPKA); r.Surat T

Pertanyaan Umum

Apa yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan ini?

Keputusan menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan melalui SiCantik Cloud, berikut daftar layanan yang termasuk di dalam SOP tersebut.

Layanan perizinan apa saja yang diatur dalam SOP melalui SiCantik Cloud?

SOP memuat beberapa jenis perizinan seperti IMB (dengan ketentuan pengecualian kewenangan kepada camat) serta berbagai perizinan terkait produksi pangan industri rumah tangga, apotek, surat izin praktik dan surat izin kerja tenaga kesehatan serta izin lainnya.

Apa kewajiban penyelenggara setelah SOP ditetapkan?

Penyelenggara/pelaksana wajib melaksanakan SOP sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan, disertai penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas, dan masyarakat.

Aug 25, 2026

Unggah oleh Valentina