Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur - Penetapan Daftar Informasi Publik PPID Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur

Sep 2, 2026

Unggah oleh Melati

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur menetapkan Daftar Informasi Publik PPID Pembantu untuk memastikan pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara tertib dan berkala. Landasan meliputi Peraturan Pemerintah tentang keterbukaan informasi, standar layanan informasi publik, serta ketentuan pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan. Daftar informasi dibagi menjadi informasi yang wajib disediakan dan wajib disediakan serta dikecualikan, lengkap dengan ketentuan informasi yang diumumkan berkala dan yang tersedia setiap saat. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memuat lampiran daftar dokumen.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Penetapan Daftar Informasi Publik PPID Pembantu

Dasar pertimbangan dan peraturan

Amar keputusan

Daftar informasi publik (lampiran)

Informasi berkala

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKANDAN KEBUDAYAANKABUPATENLUWU TIMURNOMOR:400.3/54/DIKBUD/TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIKPPID PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANKABUPATEN LUWU TIMUR Menimbang:a.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 3tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik,perlu menetapkan Daftar Informasi Publik; b.bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentangStandal Layanan Informasi Publik dan mempertimbangkan perkembangan informasidilapangan,perlu Penetapan Daftar Informasi Publik setiap tahun; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlukeputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur: Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten LuwuTimur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,Tambahan Lembaran NegaraNomor 4270); 2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,TambahanLembaran Negara Nomor 4846); 3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139,TambahanLembaran Negara Nomor 4899); 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5038); 5.Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.Undang-undang Nomor5Tahun 2014 tentang Aparatu Sipil Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494); 7.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 nomor 58,Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5149); 9.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191); 10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan PelayananPublik Secara Nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170); 11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan PengaduanPelayanan Publik Nasional(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27); 12.Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan InformasiPublik(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 13.Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran AnggaranPendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2022(BeritaDaerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 80); 14.Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 3/F-04/I/Tahun 2022 tentang PelimpahanKekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022; 15.Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 4/F-04/I/Tahun 2022 tentang PelimpahanKewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam PenetapanPejabat Lainnya Tahun Anggaran 2022. MEMUTUSKAN Menetap

Pertanyaan Umum

Keputusan ini menetapkan apa?

Keputusan ini menetapkan Daftar Informasi Publik PPID Pembantu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur sesuai lampiran keputusan.

Bagaimana pengelompokan informasi dalam daftar tersebut?

Daftar informasi mencakup informasi publik yang wajib disediakan, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat, di samping informasi yang dikecualikan.

Kapan keputusan mulai berlaku?

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 26 Juni 2024.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Melati