KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN - PERUBAHAN - KEP-1/PB/2009 - TENTANG PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Sep 4, 2026

Unggah oleh Jacob

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan menetapkan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-94/PB/2009 terkait penunjukan Bank Operasional III untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Penyesuaian dilakukan sehubungan penambahan Bank Operasional III akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota serta perubahan bank operasional. Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mencantumkan ketentuan perbaikan bila terdapat kekeliruan, beserta daftar penunjukan bank dan wilayah kerja.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman11

Waktu Membaca17 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan

Menimbang

Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan

Memutuskan

Ketentuan Penetapan

Lampiran: Daftar Penunjukan Bank Operasional

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN # KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAANNOMOR KEP-1+1 /PB/2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-94/PB/2009 TENTANG PENUNJUKAN BANK OPERASIONAL III BEA PEROLEHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN # DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN, Menimbang:a.bahwa sehubungan dengan penambahan Bank Operasional IⅢ BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan akibat adanya pemekaranwilayah kabupaten/kota dan perubahan Bank Operasional Ⅲ BeaPerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan,perlu menyesuaikan LampiranKeputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-94/PB/2009tentang Penunjukan Bank OperasionalⅢ Bea Perolehan Hak Atas Tanahdan Bangunan; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentangPerubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan NomorKEP-94/PB/2009 tentang Penunjukan Bank Operasional Ⅲ BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;Mengingat:1.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak AtasTanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997Nomor 44,Tambahan Lemibaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688)sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun2000(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988); 2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor:127/PMK.05/2009 tentangPelimpahan Wewenang Penerbitan Surat Kuasa Umum Pajak Bumi danBangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan kepadaKepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 3.Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor:PER-39/PB/2009tentang Pembagian Hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea PerolehanHak Atas Tanah dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4.Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-94/PB/2009tentang Penunjukan Bank Operasional Ⅲ Bea Perolehan Hak atas Tanahdan Bangunan.Memperhatikan :Surat para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan danKepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tentang UsulanBaru/Perubahan Penunjukan Bank Operasional I Bea Perolehan Hak atasTanah dan Bangunan;MenetapkanKEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANGPERUBAHANATAS KEPUTUSANDIREKTURJENDERALPERBENDAHARAANNOMOR KEP-94/PB/2009TENTANGPENUNJUKAN BANK OPERASIONALⅢ BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN. MEMUTUSKAN: _ PERTAMAMengubah Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan NomorKEP-94/PB/2009 tentang Penunjukan Bank Operasional Ⅲ Bea PerolehanHak atas Tanah dan Bangunan,sebagaimana tercantum dalam LampiranKeputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini. KEDUAKeputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabiladikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimanamestinya. Salinan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini disampaikankepada: 1.Menteri Keuangan 2.Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri 3.Direktur Jenderal Anggaran 4.Direktur Jenderal Pajak 5.Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan 6.Direksi Bank Indonesia 7.Para Direksi Bank Umum di Seluruh Indonesia 8.Para Direktur Utama BPD di Seluruh Indonesia 9.Direksi PT Pos Indonesia 10.Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Para Direkturlingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan 11.Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan 12.Para Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak 13.Para Kepala KPPN 14.Para Kepala KPP Pratama Ditetapkan di Jakartapada tanggal 7 SEPTeMBER 2009 DIREKTURJENDERAL,KAn HERRY PURNOMONIP 060046544 | No. | KANWIL DJPBN/KPPN | BANK OPERASIONALII BPHTB | | | KPP PRATAMA | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | KAB/KOTA
CABANG
NAMA BANK | | | | | 1 | 2 | 3 | | | 4 | | | KANWILI | | | | | | 1 | BANDA ACEH | BRI | Banda Aceh | Kab.Aceh Besar | Banda Aceh | | | | M

Pertanyaan Umum

Apa tujuan keputusan ini?

Keputusan ini bertujuan menetapkan perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-94/PB/2009 terkait penunjukan Bank Operasional III untuk BPHTB.

Apa dasar pertimbangan perubahan penunjukan bank operasional?

Perubahan dilakukan karena penambahan Bank Operasional III BPHTB akibat pemekaran wilayah kabupaten/kota serta adanya perubahan pada Bank Operasional III.

Kapan keputusan ini mulai berlaku?

Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki jika kemudian hari ditemukan kekeliruan.

Sep 4, 2026

Unggah oleh Jacob