Mengkritik Dalil MUI tentang Kurban Sapi dari APBN oleh Presiden

Jul 9, 2026

Unggah oleh Theodore

Dokumen membahas fatwa Ketua MUI Bidang Fatwa yang mengesahkan kurban sapi dari APBN oleh Presiden Prabowo pada 3/6/2026. Uraian berfokus pada tiga kritik utama: MUI dinilai seharusnya memberi fatwa sebelum presiden berkurban, bukan sesudahnya; presiden tidak dapat disamakan dengan istilah “imam” atau “khalifah” sebagaimana rujukan ulama terdahulu; serta APBN tidak semestinya disetarakan dengan “Baitul Mal”.

BahasaIndonesian

KategoriAgama & Spiritualitas

FormatPDF

Halaman40

Waktu Membaca1 jam 2 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pokok Bahasan 1

Fatwa Ketua MUI Bidang Fatwa tentang Mengesahkan Kurban Sapi dari APBN oleh Presiden (3/6/2026)

Pokok Bahasan 2

Tiga Kritik terhadap Fatwa MUI tentang Kurban Sapi dari APBN oleh Presiden (3/6/2026)

Kesimpulan

MENGKRI TIK DAL IL MUI TEN TANG KUR BAN SAPI DARI A PB N OLEH PRESIDE N POKOK-POKOK BAHASAN PERTAMA. Fatwa Ketua MUI Bidang Fatwa Yang Mengesahkan Kurban Sapi DariAPBN Oleh Presiden (3/6/2026) . KEDUA. Tiga Kritik Terhadap Fatwa MUI Tersebut; Kritik Pertama, Seharusnya MUI Berfatwa Kepada Presiden Prabowo Sebelum Berkurban Dari APBN, Bukan Berfatwa Sesudahnya. Kritik Kedua, Presiden Tidak Dapat Diidentikkan Dengan Istilah “Imam” Atau “Khalifah” Sebagaimana Fatwa UlamaUlama Terdahulu Yang Dirujuk Oleh MUI. Kritik Ketiga, APBN Tidak Dapat Diidentikkan Dengan Istilah “Baitul Mal” Sebagaimana Fatwa Ulama-Ulama Terdahulu Yang Dirujuk Oleh MUI. KETIGA, Kesimpulan POKOK BAHASAN 1 FATWA KETUA MUI BIDANG FATWA YANG MENGESAHKANKURBAN SAPI DARI APBN OLEH PRESIDEN (3/6/2026). FATWA MU I SE PUTAR KURBAN SAPI OLEH PRESIDE N DARI A PB N [http s : / / www. faceb o ok . com / share / p / 19 Dt G nr 5 mJ / ? mib ext i d = ww XI fr](http s : / / www. faceb o ok . com / share / p / 19 Dt G nr 5 mJ / ? mib ext i d = ww XI fr) FATWA MU I SE PUTAR KURBAN SAPI OLEH PRESIDE N DARI A PB N [http s : / / www. fa c eb o ok . c o m / share / p /](http s : / / www. fa c eb o ok . c o m / share / p /) 19 Dt G n r 5 mJ / ? mib ext i d = ww XI fr FATWA MU I SE PUT AR K URBAN SAPI OLEH PRESIDE N D ARI A PB N [http s : / / www . fa c eb o ok . c o m / shar e / p /](http s : / / www . fa c eb o ok . c o m / shar e / p /) 19 Dt G n r 5 mJ / ? mib ext i d = ww XI fr POKOK BAHASAN 2 TIGA KRITIK TERHADAP FATWA MUI YANG MENGESAHKAN KURBAN SAPI DARI APBN OLEH PRESIDEN (3/6/2026). KRITIK PERTAMA, SEHARUSNYA MUI BERFATWAKEPADA PRESIDEN PRABOWOSEBELUM BERKURBAN DARIAPBN, BUKAN BERFATWA SESUDAHNYA. Fatwa MUI mengenai kurban sapi dari APBN tersebut, dilansir oleh Ketua Bidang fatwa KH. Asrorun Niam Sholeh kira-kira satu pekan setelah Idul Adha (27/5/2026), yaitu hari Rabu (3/6/2026) . Padahal sesuai dengan hukum dan adab fatwa dalam Islam, Fatwa MUI tersebut seharusnya diberikan oleh MUI, sebelum Presiden Prabowo berkurban, bukan sesudahnya. Pemberian fatwa MUI setelah Presiden berkurban, bukansebelumnya, patut diduga sekedar untuk pembenaran (cap stempel), bukan untuk kebenaran. Seharusnya MUI mematuhi hukum dan adab-adab berfatwa dalam Islam, di antaranya adalah fatwa itu diberikan kepada mustafti (peminta fatwa) (dalam hal ini Presiden Prabowo) sebelum mustafti berbuat, bukan setelah dia berbuat baru MUI memberi fatwa. Jika Presiden yang seharusnya meminta fatwa (mustafti) itu tidak bertanya, maka MUI seharusnya menegur Presiden karena telah berbuat tanpa ilmu. Itulah seharusnya yang dilakukan oleh MUI, bukan mendiamkanorang yang berbuat tanpa ilmu, apalagi setelah orang itu berbuattanpa ilmu, malah MUI memberikan fatwa sekedar untuk menjustifikasi perbuatan keliru dari orang itu.

Pertanyaan Umum

Apa inti fatwa MUI yang dikritik dalam dokumen ini?

Dokumen menyoroti fatwa Ketua MUI Bidang Fatwa yang mengesahkan kurban sapi dari APBN oleh Presiden Prabowo pada 3/6/2026.

Mengapa penulis mengkritik waktu penerbitan fatwa tersebut?

Penulis berpendapat fatwa seharusnya diberikan kepada mustafti sebelum tindakan berkurban dilakukan, bukan setelah presiden berkurban.

Apa saja tiga poin kritik utama terhadap fatwa itu?

Kritik pertama soal urutan fatwa sebelum/ sesudah berkurban; kritik kedua penolakan penyamaan presiden dengan istilah “imam” atau “khalifah”; kritik ketiga penolakan penyamaan APBN dengan “Baitul Mal”.

Jul 9, 2026

Unggah oleh Theodore