Telaah Konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) - Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, Asas Ketatanegaraan Indonesia, dan Prinsip Good Governance

Sep 10, 2026

Unggah oleh Callum

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi kebijakan prioritas nasional periode 2024–2029 untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat ekonomi kerakyatan. Regulasi terkait menimbulkan problem ketatanegaraan sehingga perlu ditelaah kesesuaiannya dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, asas ketatanegaraan, AAUPB, prinsip good governance, serta dampaknya terhadap otonomi desa. Penelitian memakai metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, dengan hasil: MBG kuat secara konstitusional, namun desain kelembagaan belum mencerminkan desentralisasi dan subsidiaritas.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman11

Waktu Membaca17 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

PENDAHULUAN

Program MBG dan KDMP serta konteks periode 2024–2029

Dasar pembentukan regulasi dan target implementasi

Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4, No. 1, February-May 2026, pp. 2707-2717 E-ISSN: 2987-4475 [https://pchukumsosial.org/index.php/pchs](https://pchukumsosial.org/index.php/pchs) Telaah Konstitusionalitas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia, Asas Ketatanegaraan Indonesia, dan Prinsip Good Governance Daulat Nathanael Banjarnahor1*, Firinta Togatorop2, David Banjarnahor3 1Universitas HKBP Nommensen Pematangsiantar, Jl. Sangnawaluh No.4, Siopat Suhu, Kec. Siantar Tim., Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara 2Politeknik Bisnis Indonesia, Jl. Asahan, Siantar Estate, Kec. Siantar, Kab. Simalungun, Sumatera Utara 3Universitas Tanjungpura, Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Bansir Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat [daulatnb@gmail.com](daulatnb@gmail.com) Abstract The Free Nutritious Meal Program (MBG) and the Red and White Village Cooperative (KDMP) are national priority policies of the government for the 2024–2029 period to realize social welfare and strengthen the people's economy. However, regulations through Presidential Regulation Number 1 of 2025 concerning the National Nutrition Agency and Regulation of the Minister of Cooperatives and SMEs Number 3 of 2025 raise constitutional issues. This article aims to examine their compliance with the principles of the Indonesian Constitution, constitutional principles, the General Principles of Good Governance (AAUPB), the principles of good governance, and their impact on village autonomy. The research uses a normative juridical method with a statutory, conceptual, and historical approach. The results of the study indicate that the MBG has a strong constitutional basis based on Articles 28H and 34 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but its institutional design does not yet reflect the principles of decentralization and subsidiarity. Meanwhile, the topdown KDMP contradicts the principles of voluntary membership-based cooperatives as outlined in Article 33 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Cooperatives Law, and has the potential to undermine village autonomy. Administratively, both programs also fail to fully comply with the AAUPB (Village Autonomy Regulations), particularly the principles of legal certainty, participation, transparency, and the prohibition on abuse of authority. These findings underscore the need for improved policy design to align with the principles of a decentralized and participatory rule of law. Keywords: Free Nutritious Meals, Red and White Village Cooperative, Indonesian Rule of Law, General Principles of Good Governance, Village Autonomy. Abstrak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) merupakan kebijakan prioritas nasional pemerintah periode 2024–2029 untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan memperkuat ekonomikerakyatan. Namun, regulasi melalui Perpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Gizi Nasional dan Permenkop UKM Nomor 3 Tahun 2025 menimbulkan persoalan ketatanegaraan. Artikel ini bertujuan mengkajikesesuaiannya dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, asas ketatanegaraan, Asas-Asas Umum Pemerintahanyang Baik (AAUPB), prinsip good governance, serta dampaknya terhadap otonomi desa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil kajian menunjukkan bahwa MBG memiliki dasar konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 28H dan 34 UUD NRI 1945, tetapi desain kelembagaannya belum mencerminkan asas desentralisasi dan subsidiaritas. Sementara itu, KDMP yang dibentuk secara top-down bertentangan dengan prinsip koperasi berbasis keanggotaan sukarelamenurut Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 dan Undang-Undang Perkoperasian, serta berpotensi melemahkanotonomi desa. Dari aspek administrasi, kedua program juga belum sepenuhnya memenuhi AAUPB, terutama asaskepastia

Pertanyaan Umum

Apa tujuan utama kajian konstitusional atas program MBG dan KDMP?

Kajian bertujuan menelaah kesesuaian MBG dan KDMP dengan prinsip Negara Hukum Indonesia, asas ketatanegaraan, AAUPB, prinsip good governance, serta dampaknya terhadap otonomi desa.

Bagaimana posisi dasar konstitusional Program MBG menurut hasil kajian?

MBG memiliki dasar konstitusional yang kuat berdasarkan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI 1945, namun desain kelembagaannya belum mencerminkan asas desentralisasi dan subsidiaritas.

Mengapa KDMP dinilai bermasalah terhadap prinsip koperasi dan otonomi desa?

KDMP dibentuk secara top-down sehingga bertentangan dengan prinsip koperasi berbasis keanggotaan sukarela menurut Pasal 33 ayat (1) UUD NRI 1945 dan UU Perkoperasian, serta berpotensi melemahkan otonomi desa.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Callum