[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-675795-113":53,"doc-detail-675795-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":120,"head_meta":122,"extra_data":124,"updated_unix":126},113,"id","constitution-of-the-republic-of-indonesia-1945-amendments-foundational-provisions-and-state-organization","UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - PERUBAHAN - Keputusan pembentukan dan pengaturan dasar negara","","Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat Pembukaan dan ketentuan dasar penyelenggaraan negara. Naskah menegaskan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa, tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Bab-bab awal mengatur bentuk negara republik, kedaulatan rakyat, status negara hukum, susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, serta kewenangan dan mekanisme perubahan serta pelantikan presiden dan wakil presiden.",{"@graph":63,"@context":119},[64,81,102],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/constitution-of-the-republic-of-indonesia-1945-amendments-foundational-provisions-and-state-organization/675795/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/constitution-of-the-republic-of-indonesia-1945-amendments-foundational-provisions-and-state-organization/675795.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Ben ","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-11-10","2026-11-04",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":71},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",{"@type":103,"mainEntity":104},"FAQPage",[105,111,115],{"name":106,"@type":107,"acceptedAnswer":108},"Apa yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 mengenai kemerdekaan dan tujuan negara?","Question",{"text":109,"@type":110},"Pembukaan menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Tujuan negara mencakup melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia dan keadilan sosial.","Answer",{"name":112,"@type":107,"acceptedAnswer":113},"Bagaimana ketentuan tentang bentuk negara, kedaulatan, dan status negara hukum?",{"text":114,"@type":110},"Pasal 1 menyatakan Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD, dan Negara Indonesia adalah negara hukum.",{"name":116,"@type":107,"acceptedAnswer":117},"Apa kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat terkait UUD, pelantikan, dan pemberhentian presiden/wakil presiden?",{"text":118,"@type":110},"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Majelis hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan UUD.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":121,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":123,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":125,"site_id":56},675795,1793774101,{"code":4,"msg":5,"data":128},{"doc_id":125,"user_id":129,"nickname":89,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":71,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":136,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":126,"read_time":141,"preview_page_count":80,"preview_urls":142},2336478951081,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_276721f389ce27ea32af1340a28f341c","UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  \n􀂒 = PERUBAHAN PERTAMA, 􀂒􀂒 = PERUBAHAN KEDUA,􀂒􀂒􀂒 = PERUBAHAN KETIGA, 􀂒􀂒􀂒􀂒 = PERUBAHAN KEEMPAT  \n1  \nUNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945  \nPEMBUKAAN  \n( P r e a m b u le)  \nBahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.  \nDan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.  \nAtas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan inikemerdekaannya.  \nKemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan ke-  \n􀂒 = PERUBAHAN PERTAMA, 􀂒􀂒 = PERUBAHAN KEDUA,􀂒􀂒􀂒 = PERUBAHAN KETIGA, 􀂒􀂒􀂒􀂒 = PERUBAHAN KEEMPAT  \n2  \nadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaanyang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatanyang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosialbagi seluruh rakyat Indonesia.  \n􀂒 = PERUBAHAN PERTAMA, 􀂒􀂒 = PERUBAHAN KEDUA,􀂒􀂒􀂒 = PERUBAHAN KETIGA, 􀂒􀂒􀂒􀂒 = PERUBAHAN KEEMPAT  \n3  \nUNDANG-UNDANG DASAR  \nBABI  \nBENTUK DAN KEDAULATAN  \nPasal 1  \n(1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.  \n(2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.􀂒􀂒􀂒  \n(3) Negara Indonesia adalah negara hukum.􀂒􀂒􀂒  \nBAB II  \nMAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT  \nPasal 2  \n(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melaluipemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.􀂒􀂒􀂒􀂒  \n(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun diibukota negara.  \n(3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.  \nPasal 3  \n(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.􀂒􀂒􀂒  \n􀂒 = PERUBAHAN PERTAMA, 􀂒􀂒 = PERUBAHAN KEDUA,􀂒􀂒􀂒 = PERUBAHAN KETIGA, 􀂒􀂒􀂒􀂒 = PERUBAHAN KEEMPAT  \n4  \n(2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presidendan/atau Wakil Presiden.􀂒􀂒􀂒/􀂒􀂒􀂒􀂒  \n(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.􀂒􀂒􀂒/􀂒􀂒􀂒􀂒  \nBAB III  \nKEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA  \nPasal 4  \n(1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.  \n(2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang WakilPresiden.  \nPasal 5  \n(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.􀂒  \n(2) Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.  \nPasal 6  \n(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, sertamampu secara rohanidan jasmani untuk melaksanakantugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.􀂒􀂒􀂒  \n(2) Syarat-syarat untuk menjadi Presiden dan Wakil  \n􀂒 = PERUBAHAN PERTAMA, 􀂒􀂒 = PERUBAHAN KEDUA,􀂒􀂒􀂒 = PERUBAHAN KETIGA, 􀂒􀂒􀂒􀂒 = PERUBAHAN KEEMPAT  \n5  \nPresiden diatur lebih lanjut dengan undang-undan","cbCaijzvrRfC2F0S","https://ap.wps.com/l/cbCaijzvrRfC2F0S","pdf",96855,18,"Indonesian","# PEMBUKAAN\n## Pasal 1\n## Pasal 2\n## Pasal 3\n## Pasal 4\n## Pasal 5\n## Pasal 6\n## Pasal 6A\n## Pasal 7\n## Pasal 7A\n## Pasal 7B","[{\"question\":\"Apa yang dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945 mengenai kemerdekaan dan tujuan negara?\",\"answer\":\"Pembukaan menyatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan harus dihapuskan. Tujuan negara mencakup melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan ketertiban dunia dan keadilan sosial.\"},{\"question\":\"Bagaimana ketentuan tentang bentuk negara, kedaulatan, dan status negara hukum?\",\"answer\":\"Pasal 1 menyatakan Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat, dilaksanakan menurut UUD, dan Negara Indonesia adalah negara hukum.\"},{\"question\":\"Apa kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat terkait UUD, pelantikan, dan pemberhentian presiden/wakil presiden?\",\"answer\":\"Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden. Majelis hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut ketentuan UUD.\"}]","UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 - PERUBAHAN - Keputusan pembentukan dan pengaturan dasar negara | PDF",28,[143,147,151,155],{"page_no":71,"url":144,"width":145,"height":146},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/044c3fb608f75f31098713c24a5b3399.webp",983,759,{"page_no":74,"url":148,"width":149,"height":150},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/158da24666bc2a6f51763a0d2636f04b.webp",982,758,{"page_no":77,"url":152,"width":153,"height":154},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/d4c40b08c4ad35f962fdca678a58b1b2.webp",981,757,{"page_no":80,"url":156,"width":157,"height":158},"https://res-academy.cache.wpscdn.com/upload/kdocshare/2026-11-18/fbd4c0a888381d590fa6a8ad0f0961e5.webp",980,756]