Clavia - Journal Of Law - Analisis Yuridis Pelaksanaan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) Dalam Pencarian Alat Bukti

Sep 10, 2026

Unggah oleh McQueen

Penelitian ini mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi pengelolaan tempat kejadian perkara (TKP) serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan empiris dengan lokasi di Polrestabes Makassar, memakai data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, lalu dianalisis kualitatif deskriptif. Hasil menunjukkan pengelolaan TKP menentukan apakah dugaan tindak pidana terbukti, memperjelas pelaku, serta membantu pencarian dan pengumpulan bukti. Kendala berasal dari internal kepolisian dan eksternal.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman6

Waktu Membaca9 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

Latar belakang

Rumusan masalah

B. Tinjauan Pustaka

Clavia : Journal Of Law, Vol 19 No. 3 (November 2021) p-ISSN : 1411-349X e-ISSN : 2477-6009 Clavia : Journal Of Law, Vol 19 No. 3 (November 2021) | CLAVIA | CLAVIA : JOURNAL OF LAW | | --- | --- | ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OLAH TEMPAT KEJADIAN PERKARA (TKP) DALAM PENCARIAN ALAT BUKTI Reski Amalia 1, Ruslan Renggong2, Amil Shadiq3 1Students of the Faculty of Law, University of Bosowa 2&3 Bosowa University Faculty of Law Corresponding e-mail [to : law@universitasbosowa.ac.id](to : law@universitasbosowa.ac.id) Received : October 18, 2021 Accepted : November 06, 2021 Published : November 30, 2021 Abstract This study aims to identify and explain the function of the crime scene event and the obstacles faced in implementing the crime scene. This study uses empirical research methods. The location of research at the Polrestabes Makassar. Types and sources of data consist of primary data and secondary data. With data collection techniques through interviews, documentation, and observation. The entire legal material is analyzed qualitatively which is presented descriptively. The results of this study indicate that the function of managing the scene of the case is very important because it determines whether the incident that is suspected of being a criminal act is a criminal act or not, clarifies who the perpetrator is, and looks for and collects evidence contained in the processing of the scene of the case for the purpose of investigation. Meanwhile, the obstacles faced by investigators in the execution of the scene of the case are divided into two parts, namely obstacles originating from within the police and obstacles originating from outside the police. Key words: Case incident site, evidence and criminal event. A. PENDAHULUAN Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) . Ungkapan bahasa latin “Quid sine leges moribus” yang bermakna apalah artinya suatu hukum jika tidak di dukung oleh perilaku yang baik darimasyarakatnya. Oleh karena itu, perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat kepadahukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen. Secara khusus penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan di dalam sistemperadilan (pidana) yang bersifat preventif, represif, dan edukatif. Tidak hanya mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formal, yang lazim disebut 253 Clavia : Journal Of Law, Vol 19 No. 3 (November 2021) p-ISSN : 1411-349X e-ISSN : 2477-6009 Hukum Acara Pidana. Hukum Acara Pidana merupakan hukum formal yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan tentang bagaimana suatu proses beracara dalam rangka penegakan hukum pidana (hukum materiil) . Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dijabarkan bagaimana proses penangkapansuatu kasus pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga proses pengadilannya. Indonesia sebagai negara hukum telah menciptakan banyak peraturan perundang-undangan. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) . KUHAP berisikan serangkaian aturan hukum yang memuat prosedur/acara apabila terjadi suatu kejahatan. Dalam prosedur/acara tersebut pastilah melewatiproses pembuktian. Contohnya kasus pembunuhan dengan memutilasi si korban yang mana pada saat pelaku mutilasimemotong-motong tubuh korban dan membuang bagian-bagian tubuh korban, tidak ada saksi yang melihat atau mendengar peristiwa tersebut. Peristiwa tersebut baru diketahui setelah adanya laporan darimasyarakat yang menemukan potongan tubuh manusia. Tidak adanya saksi yang melihat dan mendengar kejadian tersebut secara langsung, maka akan sulit bagi penyidik untuk memecahkan kasus tersebut. Upaya membuat terang suatu kasus tindak pidana, penyidik memerlukan bukti permulaan yang cukup. Berdasarkan ilmu forensik atau ilmu krimi

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penelitian tentang olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam pencarian alat bukti?

Penelitian bertujuan mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi pengelolaan TKP serta kendala yang dihadapi saat menerapkan olah TKP untuk menemukan alat bukti.

Bagaimana metode penelitian dilakukan dalam kajian ini?

Penelitian memakai metode penelitian empiris dengan lokasi di Polrestabes Makassar. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, kemudian dianalisis kualitatif secara deskriptif.

Apa fungsi pengelolaan TKP menurut hasil penelitian?

Pengelolaan TKP penting untuk memastikan dugaan tindak pidana benar atau tidak, mengklarifikasi siapa pelakunya, serta mencari dan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk proses penyelidikan.

Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam eksekusi olah TKP?

Kendala dibagi menjadi dua: kendala yang berasal dari dalam kepolisian dan kendala yang berasal dari luar kepolisian.

Sep 10, 2026

Unggah oleh McQueen