Surat Edaran Nomor 850/64 Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi 1947 serta Hari Raya Idul Fitri 1446 H - Pedoman untuk Perangkat Daerah

Sep 10, 2026

Unggah oleh Levi

Surat edaran Bupati Batang Nomor 850/64 memberikan pedoman penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai ASN pada instansi pemerintah serta penyelenggaraan pelayanan publik selama masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 serta Hari Raya Idul Fitri 1446 H. Pengaturan dilakukan melalui kombinasi fleksibilitas work form office (WFO), work from home (WFH), dan/atau work from anywhere (WFA), dengan prioritas menjaga mutu pelayanan, akses publik termasuk layanan esensial, serta pengawasan kinerja agar tidak mengganggu kelancaran pemerintahan.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman4

Waktu Membaca6 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Maksud

Tujuan

Ruang Lingkup

Dasar Hukum

Isi Edaran

Penyesuaian tugas sebelum hari libur dan cuti bersama

Pembagian WFO, WFH, dan/atau WFA

Ketentuan agar pelayanan publik tetap berjalan

Optimalisasi sistem elektronik

Jaminan layanan esensial termasuk kelompok rentan

Selektif cuti tahunan

Pemantauan dan pengawasan kinerja

KABUPATEN BATANG Kepada Yth.: 1.Staf Ahli Bupati Batang; 2.Asisten I,Il danⅢ Sekda Kab.Batang; 3.Sekretaris DPRD Kab.Batang; 4.Inspektur Daerah Kab.Batang; 5.Kepala Badan/Dinas/Kantor di LingkunganPemkab.Batang; 6.Kepala Satpol PP Kab.Batang; 7.Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab.Batang; 8.Camat se-Kabupaten Batang; 9.Direktur RSUD Batang dan RSUD Limpungdi- BATAN G SURAT EDARAN NOMOR:850/64 TENTANG # PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUL SIPILNEGARA PADA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENYELENGGARAAN PELAYANANPUBLIK PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPITAHUN BARU SAKA 1947 DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1446H A.Latar Belakang Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Pelaksanaan TugasKedinasan Pegawai Aparatul Sipil Negara Pada Instansi Pemerintah danPenyelenggaraan Pelayanan Publik pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama HariSuci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 Dan Hari Raya Idul Fitri 1446H. Sehubungan dengan hal tersebut,untuk mendukung peningkatan produktivitaskerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta untuk kelancaranmobilitas masyarakat,perlu menetapkan Surat Edaran Bupati Batang tentangPenyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Masa LiburNasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947 dan Hari RayaIdul Fitri 1446H # B.Maksud dan Tujuan 1.Surat edaran ini dumaksudkan sebagai panduan bagi Perangkat Daerah untukmelakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur SipilNegara di lingkungan instansinya dan menjaga kualitas dan keberlangsunganpenyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersamaHari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1947(Hari Suci Nyepi 1947)dan Hari Raya IdulFitri 1446 Hijriah (Hari Raya Idul Fitri 1446 H) 2.Surat edaran ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kejelasan pelaksanaantugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan penyelenggaraan pelayananpublik di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing pada masa libur nasionaldan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H. # C.Ruang Lingkup Surat Edaran ini memuat panduan pelaksanaan penyesuaian pelaksanaan tugaskedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Perangkat Daerah danpenyelenggaraan pelayanan publik pada masa libur nasional dan cuti bersama HariSuci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446H. # D.Dasar Hukum 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja; 4.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai NegeriSipil; 5.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam KerjaInstansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara; 6.Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;dan 7.Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Cuti Bersama PegawaiAparatur Sipil Negara Tahun 2025. # E.Isi Edaran Memperhatikan antisipasi lonjakan pergerakan masyarakat dalam rangka liburnasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi 1947 dan Hari Raya Idul Fitri 1446 H,Pimpinan Perangkat Daerah dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan instansinya melalui kombinasifleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan di kantor(work form officeWFO)danpelaksanaan tugas kedinasan dari rumah(work from home/WFH)dan/atau lokasi lainyang ditetapkan oleh Pimpinan Perangkat Daerah(work from anywhere/WFA),dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1.Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud dilaksanakan selama 4(empat)hari

Pertanyaan Umum

Apa dasar penetapan Surat Edaran Nomor 850/64?

Dasar penetapan berasal dari Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2025 serta peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik, manajemen pegawai, disiplin PNS, hari kerja, dan keputusan presiden mengenai cuti bersama ASN tahun 2025.

Kapan penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan diberlakukan?

Penyesuaian dilaksanakan selama 4 (empat) hari sebelum hari libur nasional dan cuti bersama Nyepi 1947 serta Idul Fitri 1446 H, yaitu Senin 24 Maret 2025 sampai Kamis 27 Maret 2025.

Bagaimana instansi membagi pegawai antara WFO, WFH, dan WFA?

Pimpinan Perangkat Daerah membagi pegawai yang bekerja di kantor (WFO) dan yang melaksanakan tugas dari rumah (WFH) serta/atau lokasi lain (WFA) dengan mengacu pada jumlah pegawai dan karakteristik layanan pemerintah.

Apa yang harus dipastikan agar pelayanan publik tidak terganggu?

Instansi perlu memastikan layanan esensial tetap tersediadan dapat diakses, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan dukungan akses ramah bagi kelompok rentan, serta melakukan pemantauan dan pengawasan pemenuhan sasaran kinerja.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Levi