[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-228711-113":53,"doc-detail-228711-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":120,"head_meta":122,"extra_data":124,"updated_unix":126},113,"id","chapter-1-introduction-role-of-water-police-in-securing-indonesian-waters","BAB I - PENDAHULUAN - Peran Polisi Perairan dalam Pengamanan Perairan Indonesia","","Pembahasan ini menguraikan latar belakang perairan Indonesia yang luas dan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial-ekonomi, sekaligus menyoroti meningkatnya ragam pelanggaran di laut seperti illegal fishing, human trafficking, peredaran narkoba, penyelundupan senjata, rute imigran gelap, dan kejahatan internasional lain. Sejalan dengan Program Nawacita dan visi Indonesia sebagai poros maritim, diperlukan pengamanan kepentingan nasional pada matra laut melalui sinergi lembaga. Dokumen menekankan bahwa konflik kewenangan yang sektoral menyebabkan tumpang tindih penanganan, sehingga menempatkan Polisi Perairan sebagai bagian penting kepolisian dalam pemeliharaan keamanan dan penegakan hukum.",{"@graph":63,"@context":119},[64,81,102],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/chapter-1-introduction-role-of-water-police-in-securing-indonesian-waters/228711/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/chapter-1-introduction-role-of-water-police-in-securing-indonesian-waters/228711.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Ava Thompson","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-02","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":80},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",{"@type":103,"mainEntity":104},"FAQPage",[105,111,115],{"name":106,"@type":107,"acceptedAnswer":108},"Mengapa pengamanan perairan Indonesia menjadi semakin penting?","Question",{"text":109,"@type":110},"Karena pemanfaatan perairan terus meningkat namun pelanggaran di laut juga makin beragam, mulai dari illegal fishing hingga kejahatan lintas negara yang mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional.","Answer",{"name":112,"@type":107,"acceptedAnswer":113},"Apa kaitan visi poros maritim dengan kebutuhan pengamanan laut?",{"text":114,"@type":110},"Poros maritim memiliki lima pilar, dan pilar pertahanan maritim dipahami sebagai syarat untuk menegakkan kedaulatan pada matra laut agar NKRI dapat menjadi poros maritim dunia.",{"name":116,"@type":107,"acceptedAnswer":117},"Masalah apa yang muncul akibat konflik kewenangan antar lembaga?",{"text":118,"@type":110},"Kewenangan lembaga yang terpisah dan sektoral menimbulkan tumpang tindih pengamanan, sehingga penanganan kasus pelanggaran di perairan tidak maksimal dan belum terselesaikan dengan baik.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":121,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":123,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":125,"site_id":56},228711,1789028424,{"code":4,"msg":5,"data":128},{"doc_id":125,"user_id":129,"nickname":89,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":80,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":136,"language":137,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":61,"update_tm":126,"read_time":141},1649267921044,"https://us-avatar.wpscdn.com/avatar/1800007509477c92dfb?_k=1786009248482753345","BAB I  \nPENDAHULUAN  \n1. Latar Belakang  \na. Gambaran Umum  \nIndonesia merupakan salah satu Negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki jumlah pulau sebanyak 13.466 pulau di tahun 2014 (Badan Informasi Geospasial tahun 2010), dan berubah jumlahnya pada tahun 2017 menjadi 16.056. Rilisan data terbaru inidisampaikan oleh Kementerian Kelautan dan dan Perikanan (KKP) dan Badan Informasi Geospasial pada sidang United Nation Group of Experts on Geographical Names di New York. Secara geografis, bentangan pulau-pulau di Indonesia tersebut diapit oleh dua samudera dan dua benua yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Benua Asia dan Benua Australia.  \nDenganjumlah pulau yang sangat besar di atas, maka perairan Indonesia pun sangat luas. Luasannya mencapai 5,9 juta kilometer persegi dengan panjang garis pantai 104 ribu kilometer. Luas perairan itu meliputi perairan kepulauan, laut teritorial (seluas 2,981 .211 km) dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 279.322 km (KKP 2017) . Dalam kehidupan kesehariannya, masyarakat Indonesia seringkali memanfaatkan perairan tersebut untuk kepentingansosial dan ekonominya. Dunia perikanan dan pelayaran tradisional sangat jelas terlihat sebagai bagian hidup dari masyarakat Indonesia. Sementara dunia industri kelautan yang melibatkan para pelaku ekonomi lintas negara pun seringkali memanfaatkan perairan Indonesia tersebut. Sayangnya, potensi lautan yang luas itu belum mampu dijaga secara maksimal, padahal aktivitas pemanfaatan wilayah laut Indonesia untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi potensi ekonomi laut danjasa transportasi laut semakin meningkat. Akibatnya, potensi terjadinya pelanggaran yang melibatkan masyarakat dalam negeri ataupun para pelaku luar negeri akan semakin besar.  \nPotensi pelanggaran di perairan Indonesia dari tahun ke tahun semakin beragam. Pelanggarannya bukan hanya pada persoalan illegal fishing saja semisal (i) pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap; (ii) ketidaklengkapan dokumen perizinan penangkapan; dan (iii) tidak mengaktifkan kelengkapan alat komunikasi. Namun, bentuk pelanggaran itu telah meluas pada aspek lainnya, seperti human trafficking, pasokan dan peredaran Narkoba, pasokan dan distribusi senjata untuk kepentingan kejahatan umum dan terorisme, rute imigran gelap, dan kejahatan internasional lainnya. Bentuk-bentuk pelanggaran seperti ini bukan saja  \nmerugikan negara Indonesia secara ekonomi, tetapi juga secara sosial politik telah menjatuhkan dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia di tengah pergaulan internasional.  \nSeiring Program Nawacita Pemerintahan saat ini yang berusaha mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka bentuk-bentuk dan intensitas pelanggaran di perairan Indonesia harus diminimalisir. Upaya ini diharapkandapat menjadikan Negara Indonesia sebagai barometer keamanan kawasandan kunci stabilitas nasional yang mengacu pada konsep maritim dunia.  \nKonsep poros maritim sendiri memiliki lima pilar, yaitu (i) budaya maritim, (ii) pengelolaan sumber daya laut, (iii) konekvitas maritim, (iv) diplomasi maritim dan (v) pertahanan maritim. Dari kelima pilar ini, maka pilar pertahanan maritim lebih tajam jika diterjemahkan sebagai kedaulatan negara pada matra laut, dan hal ini merupakan syarat mutlak agar NKRI bisa menjadi poros maritim dunia. Pilar kelima inilah yang menjadi pijakan penting dari berbagailembaga terkait untuk mengerahkan kekuatannya dalam “mengamankan kepentingan nasional di perairan laut”. Lembaga-lembaga itu misalnya TNI AL, Polair, Ditjen Imigrasi, Ditjen Bea Cukai, Kejaksaan, Ditjen Perhubungan Laut (Armada PLP/KPLP), Kehutanan dan KKP. Sayangnya, kewenangan di antara mereka seringkali terpisah-pisah dan sektoral, sehingga pengamanan diperairan laut pun menjadi tumpang tindih dan tidak maksimal. Hal ini merupakan persoalan yang belum terselesaikan dengan baik hingga kini.  \nKonflik kewenangan tidak jarang terjadi, misalnya yang terjadi antara TNI AL dan Bea Cukai. TNI AL bertuga","cbCaie9qs1rKrPCs","https://ap.wps.com/l/cbCaie9qs1rKrPCs","pdf",4537671,229,"Indonesian","# BAB I PENDAHULUAN\n## Latar Belakang","[{\"question\":\"Mengapa pengamanan perairan Indonesia menjadi semakin penting?\",\"answer\":\"Karena pemanfaatan perairan terus meningkat namun pelanggaran di laut juga makin beragam, mulai dari illegal fishing hingga kejahatan lintas negara yang mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional.\"},{\"question\":\"Apa kaitan visi poros maritim dengan kebutuhan pengamanan laut?\",\"answer\":\"Poros maritim memiliki lima pilar, dan pilar pertahanan maritim dipahami sebagai syarat untuk menegakkan kedaulatan pada matra laut agar NKRI dapat menjadi poros maritim dunia.\"},{\"question\":\"Masalah apa yang muncul akibat konflik kewenangan antar lembaga?\",\"answer\":\"Kewenangan lembaga yang terpisah dan sektoral menimbulkan tumpang tindih pengamanan, sehingga penanganan kasus pelanggaran di perairan tidak maksimal dan belum terselesaikan dengan baik.\"}]","BAB I - PENDAHULUAN - Peran Polisi Perairan dalam Pengamanan Perairan Indonesia | PDF",353]