[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-seo-229803-113":3,"detail-sidebar-cat-0-id-113":80,"doc-detail-229803-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"ok",{"site_id":7,"language":8,"slug":9,"title":10,"keywords":11,"description":12,"schema_data":13,"social_meta":73,"head_meta":75,"extra_data":77,"updated_unix":79},113,"id","chapter-1-introduction-background-of-the-problem-229803","BAB I - PENDAHULUAN - Latar Belakang Masalah","","Bab I Pendahuluan membahas latar belakang masalah pelayanan publik di era globalisasi, menekankan tuntutan masyarakat yang semakin kritis serta perlunya peningkatan layanan pemerintah. Pemerintah dipandang sebagai pihak dengan tanggung jawab besar untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui inovasi pelayanan publik yang setara dengan swasta/BUMN. Teks menguraikan dasar hukum pelayanan publik, peran ASN, serta keterkaitan reformasi keuangan negara melalui penganggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) dan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU).",{"@graph":14,"@context":72},[15,34,55],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/id/document/","Document",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/","Penelitian & Laporan",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/id/document/chapter-1-introduction-background-of-the-problem-229803/229803/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/chapter-1-introduction-background-of-the-problem-229803/229803.png","ImageObject",300,407,{"name":42,"@type":43},"Bintang","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-04","2026-09-10",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":30},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",{"@type":56,"mainEntity":57},"FAQPage",[58,64,68],{"name":59,"@type":60,"acceptedAnswer":61},"Mengapa pelayanan publik perlu ditingkatkan oleh pemerintah?","Question",{"text":62,"@type":63},"Globalisasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara, sementara masyarakat semakin kritis terhadap pemerintah. Pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui inovasi agar lebih cepat, tidak berbelit, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.","Answer",{"name":65,"@type":60,"acceptedAnswer":66},"Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik menurut undang-undang?",{"text":67,"@type":63},"Pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.",{"name":69,"@type":60,"acceptedAnswer":70},"Bagaimana reformasi keuangan negara dan penganggaran berbasis kinerja terkait pelayanan publik?",{"text":71,"@type":63},"Reformasi keuangan negara mendorong perubahan sistem penganggaran dari tradisional menjadi berbasis kinerja (performance-based budgeting). Penerapan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dengan fokus pada hasil yang diharapkan (outcomes).","https://schema.org",{"og:url":32,"og:type":74,"og:title":10,"og:site_name":45,"og:description":12},"article",{"robots":76,"canonical":32},"index,follow",{"doc_id":78,"site_id":7},229803,1789044026,{"code":4,"msg":81,"data":82},"success",[83,88,92,96,100,104,107,111,115,119,123],{"id":84,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":85,"show_sort_weight":86,"slug":87},55,"Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":89,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":90,"show_sort_weight":86,"slug":91},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":93,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":94,"show_sort_weight":86,"slug":95},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":97,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":98,"show_sort_weight":86,"slug":99},51,"Komik","comic",{"id":101,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":102,"show_sort_weight":86,"slug":103},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":105,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":29,"show_sort_weight":86,"slug":106},54,"research-report",{"id":108,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":109,"show_sort_weight":86,"slug":110},49,"Sastra","literature",{"id":112,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":113,"show_sort_weight":86,"slug":114},52,"Teknologi","technology",{"id":116,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":117,"show_sort_weight":86,"slug":118},50,"Ujian","exam",{"id":120,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":121,"show_sort_weight":86,"slug":122},57,"Umum","general",{"id":124,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":125,"show_sort_weight":4,"slug":126},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":81,"data":128},{"doc_id":78,"user_id":129,"nickname":42,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":105,"category_name":29,"doc_title":10,"doc_description":12,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":30,"is_deleted":4,"is_public":22,"is_downloadable":22,"audit_status":22,"page_count":97,"language":136,"language_code":8,"site_id":7,"html_lang":8,"table_of_contents":137,"faqs":138,"seo_title":139,"seo_description":12,"update_tm":79,"read_time":140},962085564381,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_6f874abed73319feea01a86fa6f0fab8","BAB I  \nPENDAHULUAN  \n1. Latar Belakang Masalah  \nArus deras globalisasi membawa pengaruh terhadap segala aspek kehidupan bernegara termasuk dalam tatanan ekonomi oleh karena itu maka  \npemerintah mengantisipasi dalam aspek ekonomi dan pelayanan publik. Pemerintah  \nberupaya untuk meningkatkan kehidupan masyarakat karena dimana masyarakat  \nsemakin kritis terhadap Pemerintah. Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan  \nekonomi yaitu dengan memberikan terobosan yaitu memberikan peningkatan  \npelayanan publik dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.  \nPemerintah menunjukan keseriusan dalam pelaynan publik atas pelayanan kepada  \nmasyarakat dengan tujuan untuk memberikan kesejahteraan umum dan  \nmencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah membuat suatu terobosan atau  \ninovasi yaitu dengan memberikan pelayanan publik setara dengan swasta atau  \nBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelola oleh Pemerintah. Langkah baru  \natau terobosan tersebut diambil karena dianggap pelayanan publik yang diberikan  \noleh pemerintah selama ini sangat klasik yaitu memberikan kondisi pelayanannya lama serta berbelit-belit atau berteletele dengan terikat berbagai aturan sehinggamembutuhkan waktu yang lama dalam model pelayannya sehingga menimbulkanketidakpuasan kepada masyarakat. Asal muasal istilah pelayanan adalah dalam bahasa ingris yaitu service, dimana pelayanan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat  \nkepuasan hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani 1. Dan pengertian pelayan itu menurut Kotler ialah : “Setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak  \nbberwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun2”.  \nPelayanan publik merupakan pemberian jasa oleh pemerintah , pihak  \nswasta kepada masyarakat dengan pembiayaan maupun tanpa pembiayaan yang  \nmemenuhi kebutuhan atau kepentingan masyarakat dalam halpelayanan kepada  \npublik3. Pelayanan publik berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat untuk  \nmemenuhi kehidupannya atau kebutuhannya, dimana Pemerintah adalah pihak yang  \npaling besar tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan publik, karena tugas  \nutama dari Pemerintah salah satunya adalah memberikan pelayanan terbaik kepada  \nwarganya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat.  \nKarena pelaynan publik merupakan tugas pemerintah maka pemerintah  \nmenerbitkan Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Dalam  \nUndang Undang tersebut pada Pasal 1 dinyatakan “pelayanan publik adalah  \nkegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan  \nsesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan  \npendudukatas barang,jasa, dan / atau pelaynan administrative yang disedikan oleh penyelenggara pelayanan publik”. Dalam hal mendukung dari pelayanan publik  \n1 Hamdan Firmasyah CS,Pelayanan Publik di era Tatanan Norma baru,Media sains Indonesia, 2022  \n2 Anang Firmansyah, Pemasaran Produk dan Merk:Planning & Strategy ,Qiara media , hal 5, 2023  \n3 Muhammda Fitri,  \nini maka faktor Sumber DayaManusia (SDM) memegang perankunci , bukan hanyapegawai yang berada di sekitar front office, namun juga seluruh pegawai yang berada di sekitar back office dalam menunjang pelaksanaan birokrasi pemerintah. Pelayanan publik yang diberikan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus sesuaidengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan  \njuga sesuai dengan Undang Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.  \nDalam UU tentang ASN dinyatakan bahwa ASN mempunyai fungsi diantaranya  \nmenjadi pelaksana kebijakan publik serta menjadi pelayan publik dan merupakan  \nperekat dan pemersatu bangsa. Tugas pemerintah sesuai Undang Undang Dasar  \n(UUD) 1945 untuk memberikan pelayanan dan memajukan kesejahteraan umum.  \nUntuk melaksanakan UUD 1945 dimaksud maka pemerintah dalam meningkatkan  \npelayanan publik membuat tero","cbCaiahwCppuK141","https://ap.wps.com/l/cbCaiahwCppuK141","pdf",599485,"Indonesian","# BAB I\n## PENDAHULUAN\n## Latar Belakang Masalah\n## Konteks Globalisasi dan Tuntutan Pelayanan\n## Dasar Konsep dan Definisi Pelayanan\n## Landasan Hukum Pelayanan Publik\n## Peran ASN dalam Pelayanan Publik\n## Reformasi Keuangan Negara dan Anggaran Berbasis Kinerja\n## Landasan Regulasi Transformasi Penganggaran\n## Pembentukan Badan Layanan Umum (BLU)","[{\"question\":\"Mengapa pelayanan publik perlu ditingkatkan oleh pemerintah?\",\"answer\":\"Globalisasi memengaruhi berbagai aspek kehidupan bernegara, sementara masyarakat semakin kritis terhadap pemerintah. Pelayanan publik perlu ditingkatkan melalui inovasi agar lebih cepat, tidak berbelit, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.\"},{\"question\":\"Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik menurut undang-undang?\",\"answer\":\"Pelayanan publik didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif.\"},{\"question\":\"Bagaimana reformasi keuangan negara dan penganggaran berbasis kinerja terkait pelayanan publik?\",\"answer\":\"Reformasi keuangan negara mendorong perubahan sistem penganggaran dari tradisional menjadi berbasis kinerja (performance-based budgeting). Penerapan ini memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif dan efisien dengan fokus pada hasil yang diharapkan (outcomes).\"}]","BAB I - PENDAHULUAN - Latar Belakang Masalah | PDF",79]