PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI - PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2024

Sep 10, 2026

Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 35 Tahun 2024 menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang pemberian beasiswa kepada mahasiswa di Kabupaten Kuantan Singingi. Dasar pertimbangan meliputi kebutuhan kerja sama dengan perguruan tinggi swasta guna berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk menghasilkan lulusan berkualitas serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat dan bangsa. Ketentuan dalam peraturan ini mengubah beberapa bagian, termasuk pembaruan definisi pada Pasal 1.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman10

Waktu Membaca15 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Menimbang

Dasar pertimbangan

Mengingat

Ketentuan peraturan perundang-undangan

Memutuskan

Menetapkan

Pasal I

Perubahan ketentuan Pasal 1

_一 # BUPATI KUANTAN SINGINGPROVINSI RIAU PERATURAN BUPATI KUANTAN SINGINGINOMOR 35 TAHUN 2024TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2023TENTANG PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWADI KABUPATEN KUANTAN SING[NGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI KUANTAN SINGINGI, Menimbang:a.bahwa dalam rangka pencapaianprogram kerja PemerintahDaerah perlu dilakukan kerjasama dengan Perguruan TinggiSwasta agar dapat saling berbagipengetahuan,pengalamandan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama dalammenghasilkan lulusan berkualitasserta berkontribusi dalampembangunan masyarakat dan bangsa; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a perlu menetapkanPeraturan Bupati tentangPerubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023tentang Pemberian Beasiswa Kepada Masyarakat di KabupatenKuantan Singingi; Mengingat :1.Pasal 18 ayat (6)Undang-Undarng Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945; 1999 tentang Pembentukan 2. Undang-Undang Nomor 53 TahunKabupaten Pelalawan,KabupatenRokan Hulu,KabupatenRokan Hilir,Kabupaten Siak,Kabupaten Karimun,KabupatenNatuna,Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902),sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 34 Tahun 2008tentangPerubahan Ketiga atasUndang-Undang Nomor 53 Tahun1999 tentang PembentukanKabupaten Pelalawan,KabupatenRokan Hulu,KabupatenRokan Hilir,Kabupaten Siak,Kabupaten Karimun,KabupatenNatuna,Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SistemPendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4301); 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang PembentukanPeraturan Perundang-Undangan Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5234)sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentangPerubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2014Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)sebagaimana telah diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang PerubahanKedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PeraturanPemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang PendanaaanPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022Nomor 121); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 6322); 件 8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikean (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 112,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5157); 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi(BeritaNegara Rep

Pertanyaan Umum

Bagian mana yang mengalami perubahan pada Peraturan Bupati ini?

Pada Pasal I disebutkan adanya perubahan pada beberapa ketentuan, termasuk pengubahan Ketentuan Pasal 1 agar berbunyi sebagaimana ketentuan baru yang ditetapkan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Maya Linwood