KEPROTOKOLAN KALIMANTAN TIMUR - BUKU PRAKTIS KEPROTOKOLAN Biro Administrasi Pimpinan Sekda Prov. Kaltim

Sep 10, 2026

Buku praktis keprotokolan untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur merangkum peran protokol dalam mengatur tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan pada berbagai kegiatan seremonial. Uraian mencakup pengertian dan tujuan protokol, dasar hukum yang menjadi rujukan, serta ruang lingkup keprotokolan untuk memastikan acara berjalan tertib, rapi, lancar, dan teratur sesuai ketentuan nasional maupun kebiasaan internasional. Termasuk panduan penyambutan tamu resmi serta pengaturan penghormatan terhadap jabatan dan lambang negara.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman39

Waktu Membaca1 jam 0 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Pengertian dan Tujuan Protokol

Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Keprotokolan

Syarat dan Hal Yang Harus Dilakukan Petugas Protokol

Jenis-Jenis Acara

Tata Tempat

Pedoman Umum Tata Tempat

Tata Upacara

Pedoman Tata Upacara

Tata Penghormatan

Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Lainnya

Pengaturan Kunjungan

Tata Pakaian

Tata Pembuatan Undangan

Tata Pembuatan Prasasti

Tata Pembuatan Backdrop

Penutup

KEPROTOKOLAN KALIMANTAN TIMUR B U K U P R A K T I S K E P R O T O K O L A N Bi r o Ad mini str a si Pim pin an Se td a Pr ov . K al tim Daftar Isi 3 Pendahuluan 4 Pengertian dan Tujuan Protokol 5 Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Keprotokolan 6 Syarat dan Hal Yang Harus Dilakukan Petugas Protokol 7 Jenis-Jenis Acara 8 Tata Tempat 12 Pedoman Umum Tata Tempat 15 Tata Upacara 25 Pedoman Tata Upacara 26 Tata Penghormatan 29 Tamu Negara, Tamu Pemerintah dan Tamu Lembaga Negara Lainnya 31 Pengaturan Kunjungan 32 Tata Pakaian 33 Tata Pembuatan Undangan 34 Tata Pembuatan Prasasti 35 Tata Pembuatan Backdrop 38 Penutup Pendahuluan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, telah berupaya memperbaiki dan meningkatkan peran masing-masing aparatur dalam organisasi pemerintahan agar mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan memberikan nilai manfaat bagi organisasi ataumasyarakat lainnya. Tidak terkecuali aparatur Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang memiliki peranan diantaranyamelaksanakan ketentuan keprotokolan yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan. Sebagai contoh, dalam hal tata tempat, Protokol harus memastikan bahwa ruang pertemuan atau acara resmi disiapkan denganbaik sesuai dengan etika dan standar yang berlaku. Mereka juga harus memperhatikan detail-detail kecil seperti penataan kursi dan meja agar mencerminkan kerapihan dan kesopanan. Selain itu, dalam tata upacara, Protokol harus memastikan bahwa urutan acaradijalankan dengan lancar dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain tugas-tugas tersebut, Protokol jugamemiliki peran penting dalam memastikan tata penghormatan terhadap tamu resmi atau pejabat yang berkunjung. Mereka harus memastikanbahwa proses penyambutan dilakukan dengan sopan dan menghormati posisi serta jabatantamu yang bersangkutan. Tata Penghormatanterhadap lambang negara juga termasuk yang harus di atur oleh protokol, hal ini tertuangdalam Undang - Undang No 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Dengan demikian, peran Protokol tidakhanya sekadar administratif, tetapi jugamencerminkan citra dan kesan baik daripemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepadamasyarakat luas Dalam lingkup pemerintahansaat ini, setiap kegiatan yang bersifat seremonialseperti upacara bendera atau bukan upacara bendera, pelantikan- pelantikan, acara resmi (formal), acara setengah resmi (semi formal), acara tidak resmi (non formal), perjalanan pimpinan, kunjungan kerja, penerimaan tamutamu pemerintah daerah, tamu – tamu audiensi, tamu – tamu khusus, penandatanganan perjanjian kerjasama, rapat – rapat pimpinan dan kegiatan lainnya selalu diatur secara protokoler agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Kelancaran suatu acara dapat memperlihatkan kesiapan suatu organisasi pemerintahan dalam menyelenggarakan sebuahacara resmi yang prosedur pelaksanaannya merupakan suatu ketentuan yang diatur dalamundang – undang sehingga bersifat mengikatsecara hukum ProtokolKaltim Pengertian Protokol Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam Acara Kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatankepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintah, atau masyarakat (Undang-Undang No. 9 Tahun 2010, Pasal 1Ayat 1) Sebagai ilmu, protokol merupakanserangkaian pengetahuan dan aturan untuk melaksanakan kegiatan fungsi - fungsimanajemen untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pekerjaan dan pengawasan. Sebagai seni, bahwa protokol merupakan suatu keahlian dan keterampilan bahkan padakasus - kasus tertentu dapat pula mengedepankan aspek instruksi sehingga memungkinkan fleksibel dala kegiatan Tujuan Protokol Memberikan penghormatan kepada Pejabat Negara, Peja

Pertanyaan Umum

Apa yang dimaksud dengan keprotokolan menurut buku ini?

Keprotokolan adalah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang mencakup tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan sesuai jabatan atau kedudukan dalam negara, pemerintah, atau masyarakat.

Apa tujuan protokol dalam penyelenggaraan kegiatan seremonial?

Protokol bertujuan memberikan penghormatan kepada pejabat negara, pejabat pemerintahan, perwakilan negara asing/organisasi internasional, tokoh masyarakat tertentu, serta tamu negara sesuai kedudukan. Buku ini juga menekankan penyediaan pedoman agar acara tertib dan teratur, serta membangun hubungan baik antarbangsa.

Dasar hukum apa saja yang menjadi rujukan keprotokolan?

Rujukan yang disebut meliputi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, Undang-Undang No. 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, serta peraturan turunan seperti PP No. 39 Tahun 2018 dan berbagai peraturan menteri serta peraturan gubernur terkait tata kerja dan susunan organisasi.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Chumphorn