[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-seo-230307-113":3,"detail-sidebar-cat-0-id-113":80,"doc-detail-230307-id":127},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"ok",{"site_id":7,"language":8,"slug":9,"title":10,"keywords":11,"description":12,"schema_data":13,"social_meta":73,"head_meta":75,"extra_data":77,"updated_unix":79},113,"id","bureaucratic-justice-uncovering-the-revolution-of-government-employees-rights","Keadilan Birokrasi - Membongkar Revolusi Hak Pegawai Pemerintah","","Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Takalar setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa ketersediaan anggaran dan sumber daya menjadi faktor utama dalam pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, termasuk pengembangan teknologi dan fasilitas. Kebijakan serta regulasi pemerintah daerah ikut menentukan pemenuhannya. Rekomendasi diarahkan pada optimalisasi SDM dan sumber daya, peningkatan kesejahteraan, serta kualitas pelayanan publik.",{"@graph":14,"@context":72},[15,34,55],{"@type":16,"itemListElement":17},"BreadcrumbList",[18,23,27,31],{"item":19,"name":20,"@type":21,"position":22},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":24,"name":25,"@type":21,"position":26},"https://docshare.wps.com/id/document/","Document",2,{"item":28,"name":29,"@type":21,"position":30},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/","Penelitian & Laporan",3,{"item":32,"name":10,"@type":21,"position":33},"https://docshare.wps.com/id/document/bureaucratic-justice-uncovering-the-revolution-of-government-employees-rights/230307/",4,{"url":32,"name":10,"@type":35,"image":36,"author":41,"headline":10,"publisher":44,"fileFormat":47,"inLanguage":8,"description":12,"dateModified":48,"datePublished":49,"encodingFormat":47,"isAccessibleForFree":50,"interactionStatistic":51},"DigitalDocument",{"url":37,"@type":38,"width":39,"height":40},"https://docshare.wps.com/thumbnails/bureaucratic-justice-uncovering-the-revolution-of-government-employees-rights/230307.png","ImageObject",300,407,{"name":42,"@type":43},"Miles","Person",{"url":19,"name":45,"@type":46},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-27","2026-09-10",true,{"@type":52,"interactionType":53,"userInteractionCount":33},"InteractionCounter",{"@type":54},"ViewAction",{"@type":56,"mainEntity":57},"FAQPage",[58,64,68],{"name":59,"@type":60,"acceptedAnswer":61},"Apa tujuan penelitian mengenai hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Takalar?","Question",{"text":62,"@type":63},"Penelitian bertujuan menggambarkan pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah berlakunya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.","Answer",{"name":65,"@type":60,"acceptedAnswer":66},"Metode penelitian apa yang digunakan?",{"text":67,"@type":63},"Penelitian menerapkan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.",{"name":69,"@type":60,"acceptedAnswer":70},"Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap pemenuhan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja?",{"text":71,"@type":63},"Ketersediaan anggaran dan sumber daya merupakan faktor utama, karena anggaran yang cukup mendukung pemenuhan hak serta pengembangan teknologi dan fasilitas. Kebijakan dan regulasi pemerintah daerah juga memengaruhi pemenuhannya.","https://schema.org",{"og:url":32,"og:type":74,"og:title":10,"og:site_name":45,"og:description":12},"article",{"robots":76,"canonical":32},"index,follow",{"doc_id":78,"site_id":7},230307,1789049029,{"code":4,"msg":81,"data":82},"success",[83,88,92,96,100,104,107,111,115,119,123],{"id":84,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":85,"show_sort_weight":86,"slug":87},55,"Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":89,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":90,"show_sort_weight":86,"slug":91},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":93,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":94,"show_sort_weight":86,"slug":95},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":97,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":98,"show_sort_weight":86,"slug":99},51,"Komik","comic",{"id":101,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":102,"show_sort_weight":86,"slug":103},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":105,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":29,"show_sort_weight":86,"slug":106},54,"research-report",{"id":108,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":109,"show_sort_weight":86,"slug":110},49,"Sastra","literature",{"id":112,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":113,"show_sort_weight":86,"slug":114},52,"Teknologi","technology",{"id":116,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":117,"show_sort_weight":86,"slug":118},50,"Ujian","exam",{"id":120,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":121,"show_sort_weight":86,"slug":122},57,"Umum","general",{"id":124,"doc_module":4,"doc_module_name":25,"category_name":125,"show_sort_weight":4,"slug":126},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":81,"data":128},{"doc_id":78,"user_id":129,"nickname":42,"user_avatar":130,"doc_module":4,"category_id":105,"category_name":29,"doc_title":10,"doc_description":12,"doc_content":131,"file_id":132,"file_url":133,"file_type":134,"file_size":135,"view_count":33,"is_deleted":4,"is_public":22,"is_downloadable":22,"audit_status":22,"page_count":136,"language":137,"language_code":8,"site_id":7,"html_lang":8,"table_of_contents":138,"faqs":139,"seo_title":140,"seo_description":12,"update_tm":79,"read_time":141},13056703019404,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_29158cc5080c5b710cf443261637dec0","Keadilan Birokrasi : Membongkar Revolusi Hak Pegawai Pemerintah  \nPerjanjian Kerja  \nNur Amaliah Putri 1, Muhammada Rinaldy Bima2, Imran Eka Saputra3 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia [Koresponden:](Koresponden: nuramaliahputri0200@gmail.com)[ ](Koresponden: nuramaliahputri0200@gmail.com)[nuramaliahputri0200@gmail.com](Koresponden: nuramaliahputri0200@gmail.com)  \nAbstrak:  \nPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Takalar setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran dansumber daya merupakan faktor utama dalam pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Anggaranyang cukup memungkinkan pemenuhan hak-hak pegawaipemerintah dengan perjanjian kerja serta pengembangan teknologi dan fasilitas. Selain itu, kebijakan dan regulasi pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya guna memenuhi hakhak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, meningkatkan kesejahteraan pegawaipemerintah dengan perjanjian kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Takalar.  \nKata Kunci: Ketersediaan, Anggaran, Kebijakan, Pemerintah, Daerah  \nAbstract:  \nThis research aims to describe the fulfillment of the rights of government employees with work agreements in Takalar Regency following the enactment of the Law on State Civil Apparatus. This study employs an empirical research method with a qualitative approach. The findings indicate that the availability of budget and resources is a key factor in fulfilling the rights of government employees with work agreements. Adequate budgeting enables the fulfillment of the rights of government employees with work agreements as well as the development of technology and facilities. In addition, local government policies and regulations also influence the fulfillment of the rights of government employees with work agreements. The recommendations of this research are to optimize the management of human resources and resources to meet the rights of government employees with work agreements, enhance the welfare of government employees with work agreements, and improve the quality of public services in Takalar Regency.  \nKeywords: Availability, Budget, Policy, Government, Region  \nA. PENDAHULUAN  \nPada mulanya negara sangat bersifat sederhana. Pemerintahan negara berjalan tradisional karena masyarakatnya ikut serta secara langsung dalam keseluruhan menentukan penyelenggaraan dan kebijaksanaan negara. 1 Hal tersebut terjadi karenasaat itu hanya sebatas satu kota dengan jumlah warga yang hanya sedikit, sehingga kepentingan rakyat pun belum banyak dan rumit seperti saat ini. Menurut Plato, negara adalah keinginan kerjasama antara manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. 2 Negara memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kepentingan rakyat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, negara memerlukan aparatur sipil negara yang profesional dan memiliki kemampuan yang memadai. Dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat dua jenis perjanjian kerja, yaitu 3, perjanjian kerja waktutertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) .  \nTenaga honorer atau biasa disebut juga Pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara) atau yang tidak termasuk dalam status aparatur sipil negara(ASN) masuk dalam perjanjiankerja waktu tertentu dan mereka mendapatkan hak-hak dan kewajiban tertentuberdasarkan peraturanyang berlaku. Perbedaan antara ASN dan pegawai non-ASN dalam hal ini adalah tenaga honorer meliputi hak-hak, kewajiban, dan jaminan sosial yang berbeda. Pegawai non ASN seringkali tidak memiliki jaminan p","cbCailjtH9CPaEuO","https://ap.wps.com/l/cbCailjtH9CPaEuO","pdf",321964,17,"Indonesian","# A. Pendahuluan\n## Perjanjian kerja dan jenisnya\n## Perbedaan ASN dan pegawai non-ASN\n## Kategori honorer K1 dan K2\n## Dampak Undang-Undang ASN","[{\"question\":\"Apa tujuan penelitian mengenai hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Takalar?\",\"answer\":\"Penelitian bertujuan menggambarkan pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja setelah berlakunya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara.\"},{\"question\":\"Metode penelitian apa yang digunakan?\",\"answer\":\"Penelitian menerapkan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.\"},{\"question\":\"Faktor apa yang paling berpengaruh terhadap pemenuhan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja?\",\"answer\":\"Ketersediaan anggaran dan sumber daya merupakan faktor utama, karena anggaran yang cukup mendukung pemenuhan hak serta pengembangan teknologi dan fasilitas. Kebijakan dan regulasi pemerintah daerah juga memengaruhi pemenuhannya.\"}]","Keadilan Birokrasi - Membongkar Revolusi Hak Pegawai Pemerintah | PDF",26]