Keadilan Birokrasi - Membongkar Revolusi Hak Pegawai Pemerintah - Perjanjian Kerja

Sep 10, 2026

Unggah oleh Theodore

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Takalar setelah pemberlakuan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil menunjukkan ketersediaan anggaran dan sumber daya sebagai faktor utama, termasuk kecukupan anggaran untuk pemenuhan hak serta pengembangan teknologi dan fasilitas. Kebijakan serta regulasi pemerintah daerah turut memengaruhi pemenuhan hak. Rekomendasi menekankan optimalisasi SDM dan sumber daya, peningkatan kesejahteraan, dan kualitas pelayanan publik.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman17

Waktu Membaca26 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

A. PENDAHULUAN

Latar belakang negara dan kebutuhan aparatur sipil negara

Jenis perjanjian kerja dalam ketenagakerjaan

Status pegawai non-ASN (tenaga honorer) dan perbedaannya dengan ASN

Kategori K1 dan K2 serta dasar regulasi dan seleksi

Perubahan status pasca Undang-Undang ASN

Keadilan Birokrasi : Membongkar Revolusi Hak Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Nur Amaliah Putri 1, Muhammada Rinaldy Bima2, Imran Eka Saputra3 Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia [Koresponden:](Koresponden: nuramaliahputri0200@gmail.com)[ ](Koresponden: nuramaliahputri0200@gmail.com)[nuramaliahputri0200@gmail.com](Koresponden: nuramaliahputri0200@gmail.com) Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Takalar setelah diberlakukannya Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menerapkan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan anggaran dansumber daya merupakan faktor utama dalam pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Anggaranyang cukup memungkinkan pemenuhan hak-hak pegawaipemerintah dengan perjanjian kerja serta pengembangan teknologi dan fasilitas. Selain itu, kebijakan dan regulasi pemerintah daerah juga berpengaruh terhadap pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Rekomendasi penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya guna memenuhi hakhak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, meningkatkan kesejahteraan pegawaipemerintah dengan perjanjian kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Takalar. Kata Kunci: Ketersediaan, Anggaran, Kebijakan, Pemerintah, Daerah Abstract: This research aims to describe the fulfillment of the rights of government employees with work agreements in Takalar Regency following the enactment of the Law on State Civil Apparatus. This study employs an empirical research method with a qualitative approach. The findings indicate that the availability of budget and resources is a key factor in fulfilling the rights of government employees with work agreements. Adequate budgeting enables the fulfillment of the rights of government employees with work agreements as well as the development of technology and facilities. In addition, local government policies and regulations also influence the fulfillment of the rights of government employees with work agreements. The recommendations of this research are to optimize the management of human resources and resources to meet the rights of government employees with work agreements, enhance the welfare of government employees with work agreements, and improve the quality of public services in Takalar Regency. Keywords: Availability, Budget, Policy, Government, Region A. PENDAHULUAN Pada mulanya negara sangat bersifat sederhana. Pemerintahan negara berjalan tradisional karena masyarakatnya ikut serta secara langsung dalam keseluruhan menentukan penyelenggaraan dan kebijaksanaan negara. 1 Hal tersebut terjadi karenasaat itu hanya sebatas satu kota dengan jumlah warga yang hanya sedikit, sehingga kepentingan rakyat pun belum banyak dan rumit seperti saat ini. Menurut Plato, negara adalah keinginan kerjasama antara manusia dalam rangka memenuhi kepentingan bersama. 2 Negara memiliki peran penting dalam menjalankan roda pemerintahan dan memenuhi kepentingan rakyat. Dalam menjalankan roda pemerintahan, negara memerlukan aparatur sipil negara yang profesional dan memiliki kemampuan yang memadai. Dalam pasal 56 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat dua jenis perjanjian kerja, yaitu 3, perjanjian kerja waktutertentu (PKWT) dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) . Tenaga honorer atau biasa disebut juga Pegawai non-ASN (Aparatur Sipil Negara) atau yang tidak termasuk dalam status aparatur sipil negara(ASN) masuk dalam perjanjiankerja waktu tertentu dan mereka mendapatkan hak-hak dan kewajiban tertentuberdasarkan peraturanyang berlaku. Perbedaan antara ASN dan pegawai non-ASN dalam hal ini adalah tenaga honorer meliputi hak-hak, kewajiban, dan jaminan sosial yang berbeda. Pegawai non ASN seringkali tidak memiliki jaminan p

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penelitian ini terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja?

Penelitian ini bertujuan menggambarkan pemenuhan hak-hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kabupaten Takalar setelah pemberlakuan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara.

Metode penelitian apa yang digunakan?

Penelitian menerapkan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif.

Faktor apa yang paling berpengaruh dalam pemenuhan hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja?

Ketersediaan anggaran dan sumber daya menjadi faktor utama, karena anggaran yang cukup mendukung pemenuhan hak serta pengembangan teknologi dan fasilitas.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Theodore