Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2024 - Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Melalui Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mack Lee

Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2024 mengatur pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bogor melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kebijakan ini menetapkan dasar pertimbangan, merujuk berbagai peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemerintahan, kepegawaian, pengelolaan kinerja, serta manajemen pegawai. Dokumen memuat ketentuan umum dan definisi operasional sebagai landasan pelaksanaan pengangkatan ASN sesuai ketentuan yang berlaku.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman24

Waktu Membaca37 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Definisi yang dimaksud dalam Peraturan Bupati

BUPATI BOGOR PROVINSI JAWA BARAT SALINAN PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 39 TAHUN 2024 TENTANG PEMENUHAN KEBUTUHAN APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAIPEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR, Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya memenuhi kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bogor, dilakukan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara melalui Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang... -2- 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 7. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 11. Peraturan -3- 11.Peraturan Men

Pertanyaan Umum

Peraturan Bupati Bogor Nomor 39 Tahun 2024 mengatur apa?

Peraturan ini mengatur pemenuhan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Bogor melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Apa dasar pertimbangan penerbitan peraturan ini?

Dasar pertimbangan adalah upaya memenuhi kebutuhan ASN di Kabupaten Bogor serta kebutuhan menetapkan peraturan bupati untuk pelaksanaan pengangkatan CPNS dan PPPK.

Apa yang dijelaskan pada Bab I dalam peraturan ini?

Bab I memuat ketentuan umum, termasuk Pasal 1 yang berisi definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan bupati.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Mack Lee