Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola BNI 2025 - Tata Kelola Perusahaan

Sep 10, 2026

Unggah oleh Liam

Laporan ini membahas pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) Bank BNI pada tahun 2025, menekankan komitmen berkelanjutan dalam transformasi model bisnis serta kepatuhan terhadap dinamika regulasi perbankan dan lingkungan BUMN. Uraian mencakup keterkaitan penerapan tata kelola dengan kinerja bank, kerangka governance, struktur dan mekanisme GCG, serta upaya peningkatan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan. Dokumen juga memuat rincian organ dan sistem pendukung seperti rapat umum pemegang saham, dewan komisaris, direksi, pengendalian internal, manajemen risiko, audit eksternal, serta aspek kepatuhan dan pengungkapan informasi.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman544

Waktu Membaca13 jam 58 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Tata Kelola Perusahaan

Pencapaian dan Komitmen Penerapan Tata Kelola

Governance Framework dan Struktur Mekanisme

Organ dan Proses Tata Kelola

Sistem Pengendalian Internal dan Manajemen Risiko

Audit Eksternal dan Kepatuhan

Transparansi, Pengungkapan, dan Akses Informasi

Program Kepatuhan: Anti Pencucian Uang dan Antikorupsi

Strategi dan Pelaporan Keberlanjutan Tata Kelola

Pengelolaan LHKPN dan Praktik Bad Corporate Governance

Penerapan Pedoman dan Standar Tata Kelola (PUGKI, ASEAN CG, Basel)

07 TATA KELOLA PERUSAHAAN | PencapaianTerbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan | 650 | | --- | --- | | Komitmen PenerapanTata Kelola Perusahaan Secara Berkelanjutan | 651 | | Keterkaitan PenerapanTata Kelola Perusahaan dengan Kinerja Bank | 655 | | Governance Framework | 656 | | Struktur dan MekanismeTata Kelola Perusahaan | 657 | | Peningkatan Kualitas Penerapan GCG secara Berkelanjutan | 660 | | Rapat Umum Pemegang Saham | 673 | | Dewan Komisaris | 699 | | Komisaris Independen | 739 | | Direksi | 742 | | Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris | 806 | | Nominasi dan Remunerasi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi | 811 | | Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi | 827 | | Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Pengendali | 830 | | Komite-Komite di Bawah Dewan Komisaris | 833 | | Prosedur Penggantian Anggota Komite Di Bawah Komite Dewan Komisaris | 906 | | Organ Pendukung Dewan Komisaris | 907 | | Komite di Bawah Direksi | 911 | | Organ Pendukung Direksi | 951 | | Sistem Pengendalian Internal | 996 | | Sistem Manajemen Risiko | 1007 | | Tata Kelola Manajemen Risiko Terintegrasi | 1024 | | Audit Eksternal | 1028 | | Permasalahan Hukum | 1031 | | Sanksi Administratif | 1035 | | Akses Informasi dan Data Perusahaan | 1037 | | Kerangka Governansi, Pengelolaan, dan Pengendalian Aspek Perpajakan | 1082 | | Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) | 1083 | | --- | --- | | Kebijakan Antikorupsi | 1087 | | Kebijakan Anti Gratifikasi & Anti Suap | 1088 | | Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa | 1092 | | Kode Etik Perusahaan | 1097 | | Penyediaan Dana untuk Kegiatan Sosial dan Politik | 1101 | | Penyediaan Dana untuk PihakPihak
Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Large Exposure) | 1102 | | Pemberian Kredit kepada Pihak Terkait | 1104 | | Perlindungan Hak Kreditur | 1106 | | Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan | 1107 | | TransparansiTata Cara Pengaduan Nasabah dan Penyelesaian Sengketa kepada Nasabah | 1108 | | Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi | 1111 | | Kebijakan InsiderTrading dan Benturan Kepentingan | 1112 | | Pembelian Kembali (Buyback) Saham dan Obligasi | 1114 | | Penyimpangan Internal (Internal Fraud) | 1115 | | Kebijakan Pemberian
Kompensasi
Jangka Panjang Berbasis Kinerja | 1118 | | Kebijakan Pengungkapan Informasi
Kepemilikan Saham Dewan Komisaris
dan Direksi Serta
Pelaksanaannya | 1123 | | Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System) | 1127 | | Rencana Strategis Bank | 1131 | | Transparansi Penyampaian Laporan | 1138 | | Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | 1139 | | --- | --- | | Praktik Bad Corporate
Governance | 1141 | | PenerapanTata Kelola
Terintegrasi | 1142 | | Pelaksanaan PenerapanAspek dan
PrinsipTata Kelola Perusahaan Sesuai
Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan | 1152 | | Penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) | 1160 | | Pelaksanaan Penerapan ASEAN Corporate Governance Scorecard | 1185 | | Penerapan PrinsipTata Kelola Perusahaan untuk Bank Sesuai Standar Basel Committee on Banking Supervision | 1186 | Performa 2025 Laporan Manajemen Profil Perusahaan Analisis dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Bank Fungsi Penunjang Bisnis Pencapaian Terbaik Penerapan Tata Kelola Perusahaan Konsistensi atas komitmen BNI dalam menerapkan disiplin praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/”GCG”) di dalam setiap kegiatan bisnis telah menguatkan posisi BNI sebagai Perusahaan yang memiliki integritas serta kualitas bisnis yang tinggi. Melalui penerapan praktik governansi yang kuat, pada tahun 2025 BNI kembali berhasil meraihsejum lah penghargaan bergengsi, antara lain: “Leadership in Corporate Governance-Big Cap” ASEAN Asset Class Public Listed Company ASEAN Corporate Governance The 16th IICD Corporate Gov

Pertanyaan Umum

Apa fokus utama pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan BNI pada 2025?

Fokus utamanya adalah penerapan prinsip-prinsip GCG secara berkelanjutan sebagai fondasi aktivitas bisnis, untuk memperkuat kinerja, meningkatkan kontribusi bank, memaksimalkan nilai pemegang saham, dan menjaga keberlangsungan jangka panjang.

Bagaimana dokumen menjelaskan keterkaitan tata kelola dengan kinerja bank?

Dokumen menguraikan bahwa penerapan tata kelola yang kuat dan konsisten diharapkan menghasilkan daya saing, bisnis yang beretika dan bertanggung jawab, serta kontribusi positif melalui penguatan budaya GCG serta kepatuhan regulasi.

Langkah apa saja yang dicakup dalam mekanisme pengendalian dan pengawasan?

Dokumen memuat sistem pengendalian internal, sistem manajemen risiko, tata kelola manajemen risiko terintegrasi, audit eksternal, serta berbagai kebijakan dan prosedur terkait kepatuhan, transparansi, dan pelaporan pelanggaran.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Liam