Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 - Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

Aug 29, 2026

Unggah oleh Logic

Peraturan Badan Kepegawaian Negara menetapkan petunjuk teknis pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk melaksanakan ketentuan manajemen PNS. Pengaturan ini menjadi acuan bagi instansi pemerintah dalam proses pengadaan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS beserta masa percobaan, hingga pengangkatan menjadi PNS. Regulasi juga menetapkan pencabutan aturan sebelumnya serta ruang lingkup pengaturan dari perencanaan sampai pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji PNS.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman61

Waktu Membaca1 jam 34 menit

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Umum

Tujuan

Pengertian

Ruang Lingkup

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL # BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 14 TAHUN 2018TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPegawai Negeri Sipil,perlu menetapkan Peraturan BadanKepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis PengadaanPegawai Negeri Sipil; Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494); 2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentangManajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 3.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang BadanKepegawaian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 128); 4.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanKepegawaian Negara(Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 998)sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan KepegawaianNegara(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 1282); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal 1 Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil tercantumdalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkandari Peraturan Badan ini. Pasal 2 Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku: a.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PeraturanPemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang PengadaanPegawai Negeri Sipil;dan b.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan PengadaanCalon Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor 781), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 3 Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannyadalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakartapada tanggal 18 September 2018 KEPALABADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, ttd. BIMA HARIA WIBISANA Diundangkan di Jakartapada tanggal 27 September 2018 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1377 Salinan sesuai dengan aslinyaBAD 广EFZGWAIAN NEGARADirektuPe1t.zna Pearundang-undangan, 漆iilia Leli Kurniatri LAMPIRAN # PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARANOMOR 14 TAHUN 2018TENTANGPETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL ## I. PENDAHULUAN ### A. UMUM 1.Berdasarkan Pasal 58 Ayat(1)Undang-Undang Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa pengadaanPNS merupakan kegiatan untuk mengisi kebutuhan jabatanadministrasi dan/atau jabatan fungsional dalam suatu InstansiPemerintah. 2. Berdasarkan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ditentukan bahwaketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis pengadaan PNSdiatur dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara. 3. Pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukanmelalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan,pelamaran,seleksi,pengumuman hasil seleksi,pengangkatancalon PNS dan masa percobaan calon PNS,dan pengangkatanmenjadi PNS. 4.Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman proses pengadaanPNS,perlu menetapkan Peraturan Badan Kepegawaian Negaraten

Pertanyaan Umum

Apa dasar hukum yang melandasi penetapan petunjuk teknis pengadaan PNS?

Penetapan didasarkan pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS serta ketentuan lain yang dirujuk dalam bagian konsideran, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Tahapan apa saja yang termasuk dalam pengadaan PNS?

Pengadaan PNS dilakukan melalui tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, pengangkatan calon PNS dan masa percobaan, serta pengangkatan menjadi PNS.

Apa tujuan diterbitkannya peraturan ini bagi instansi pemerintah?

Peraturan ini bertujuan menjadi petunjuk bagi instansi pemerintah dalam pelaksanaan pengadaan PNS di lingkungan masing-masing.

Aug 29, 2026

Unggah oleh Logic