Peraturan Walikota Banjarmasin - Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Masuk SMP, SMA, dan SMK Negeri Dengan Sistem Online, dan Bakat Prestasi Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2013/2014 - Nomor 20 Tahun 2013

Sep 2, 2026

Unggah oleh Cart

Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk SMP, SMA, dan SMK Negeri di Kota Banjarmasin pada tahun pelajaran 2013/2014. Peraturan menetapkan pelaksanaan PPDB agar berjalan objektif, akuntabel, berkeadilan, dan kompetitif melalui sistem online serta mempertimbangkan bakat prestasi dan kelas khusus olah raga (KKO). Dokumen juga memuat dasar hukum dan definisi operasional dalam ketentuan umum sebagai acuan penyelenggaraan oleh Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.

BahasaIndonesian

KategoriLayanan Kesehatan

FormatPDF

Halaman13

Waktu Membaca20 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

Memutuskan

WALIKOTA BANJARMASIN PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN NOMOR 20 TAHUN 2013 # TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB)MASUK SMP,SMA DAN SMK DENGAN SISTEMONLINE,BAKAT PRESTASI,DAN KELAS KHUSUS OLAH RAGA(KKO)KOTA BANJARMASINTAHUN PELAJARAN 2013/2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang:a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan dengantetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah,perlumenyusun Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB); b.bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Banjarmasinberlangsung dengan sebaik-baiknya (objektif,akuntabel,berkeadilan dankompetitif),perlu diselenggarakan PPDB dengan Sistem On-Line dan BakatPrestasi dilingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin TahunPelajaran 2013/2014; c.bahwa untuk melaksanakan sebagaimana nomor a dan b di atas perlumenetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin. Mengingat:1.Undang-Undang No 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah Tingkat Ⅱ diKalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1959Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,TambahanLembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telahdiubah Dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2005 tentang penetapanPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4548); | Kasubbag.Perundang4n | | Kabag.Huktrm | Kepzha SI2D | | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 4 | | 4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pendidik dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4496); 6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah/Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4496); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib belajar(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4863); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5105); ) 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentangPembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasandan/atau Bakat Istimewa; 11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentangStandar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar danMenengah; 12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentangStandar Penilaian Pendidikan; 13.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran DaerahNomor 10); 14.Peraturan Daerah Ko

Pertanyaan Umum

Apa tujuan penyusunan petunjuk teknis PPDB dalam peraturan ini?

Untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dengan menyelenggarakan PPDB yang tetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah, serta memastikan pelaksanaan PPDB berjalan objektif, akuntabel, berkeadilan, dan kompetitif melalui sistem online dan bakat prestasi.

Kegiatan PPDB pada dokumen ini mencakup jenjang apa?

PPDB ditujukan untuk penerimaan peserta didik baru masuk SMP, SMA, dan SMK Negeri.

Bagaimana definisi PPDB sistem online yang dimuat dalam ketentuan umum?

PPDB sistem online adalah proses penerimaan calon peserta didik baru dengan entri menggunakan sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, dan hasil seleksi otomatis melalui internet.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Cart