Peraturan Walikota Banjarmasin - Nomor 23 Tahun 2011 - Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Masuk SMP, SMA dan SMK Negeri dengan Sistem Online dan Bakat Prestasi di Kota Banjarmasin Tahun Pelajaran 2011/2012

Sep 2, 2026

Unggah oleh Pentious

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk SMP, SMA, dan SMK negeri pada Kota Banjarmasin tahun pelajaran 2011/2012. Dokumen menegaskan dasar pertimbangan penyelenggaraan PPDB yang objektif, akuntabel, berkeadilan, dan kompetitif melalui sistem online, serta mempertimbangkan bakat prestasi. Ketentuan juga memuat definisi operasional, termasuk pengertian Dinas, sekolah dalam/luar kota, serta konsep PPDB sistem online dan rujukan evaluasi UASBN dan Nilai UASBN.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman11

Waktu Membaca17 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Bab I Ketentuan Umum

Pasal 1

Definisi dalam Peraturan

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASINNOMOR 23 TAHUN 2011 ## TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU(PPDB)MASUK SMP,SMA DAN SMK NEGERIDENGAN SISTEM ONLINE DAN BAKAT PRESTASI DI KOTA BANJARMASINTAHUN PELAJARAN 2011/2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BANJARMASIN, Menimbang:a.bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang pendidikan dengantetap memperhatikan prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah,perlumenyusun Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB); b.bahwa agar pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Banjarmasinberlangsung dengan sebaik-baiknya(objektif,akuntabel,berkeadilan dankompetitif),perlu diselenggarakan PPDB dengan Sistem Online dan BakatPrestasi di lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan Kota BanjarmasinTahun Pelajaran 2011/2012; c.bahwa berdasrkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas perluditerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin. Mengingat:1.Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-UndangDarurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat IKalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953Nomor 9)Sebagai Undang-Undang(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 1820); 2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tenaga Pendidik danDosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); O 6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar NasionalPendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 7.Peraturan PemerintahNomor 38 Tahun 2007 tentang PembagianUrusanPemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi danPemerintah Daerah /Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4496); 8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang wajib Belajar(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); 9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5105); 10.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2006 TentangPembinaan Prestasi Peserta Didik Yang Memiliki Potensi Kecerdasandan/atau Bakat Istimewa; 11.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 TentangStandar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar danMenengah; 12.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentangStandar Penilaian Pendidikan; 13.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang UrusanPemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12,Tambahan Lembaran DaerahNomor 10); 14.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2010 TentangPenyelenggaraan Pendidikan; 15.Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentangPerubahan Atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah danSatuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah KotaTahun 2010 Nomor 18,Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18). Memperhatikan:1.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:2 Tahun 2011 tanggal 17Januari 2011 Tentang Pelaksanaan Ujian Akhir Berstandar Nasional(UASBN)untuk Sekolah Dasar/

Pertanyaan Umum

Apa saja istilah kunci yang dijelaskan pada Pasal 1?

Pasal 1 memuat definisi seperti Dinas, sekolah dalam kota dan sekolah luar kota, kepala dinas, serta pengertian UASBN dan Nilai UASBN yang digunakan sebagai rujukan penilaian.

Sep 2, 2026

Unggah oleh Pentious