[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-229899-113":53,"doc-detail-229899-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","banjar-regency-government-cost-standards-banjar-regent-regulation-no-72-of-2019","Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar - Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2019","","Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2019 menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai pedoman dalam meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Regulasi ini disusun dengan mempertimbangkan dasar hukum nasional terkait keuangan negara, perbendaharaan, pemeriksaan pengelolaan keuangan, pemerintahan daerah, sistem informasi keuangan, serta pengelolaan keuangan daerah. Pengaturan juga merujuk ketentuan standar akuntansi dan pedoman penyusunan APBD termasuk standar biaya masukan tahun anggaran 2020.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/banjar-regency-government-cost-standards-banjar-regent-regulation-no-72-of-2019/229899/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/banjar-regency-government-cost-standards-banjar-regent-regulation-no-72-of-2019/229899.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Jacob","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-10-07","2026-09-10",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",8,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Apa tujuan penyusunan Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2019?","Question",{"text":110,"@type":111},"Meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Peraturan ini menetapkan apa?",{"text":115,"@type":111},"Menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai pedoman dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Dasar hukum apa yang dirujuk dalam peraturan ini?",{"text":119,"@type":111},"Antara lain Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Perimbangan Keuangan, serta Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri terkait pengelolaan keuangan daerah dan pedoman penyusunan APBD.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},229899,1789044919,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},962084931830,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_a8503ba1806abce46bf441b54a3ca4cd","BUPATI BANJAR  \nPROVINSI KALIMANTAN SELATAN  \nPERATURAN BUPATI BANJAR  \nNOMOR 72 TAHUN 2019  \nTENTANG  \nSTANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR  \nDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  \nBUPATI BANJAR,  \nMenimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitaspenyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar;  \nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;  \nMengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  \n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  \n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  \n4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  \n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah  \n(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  \n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  \n7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  \n8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  \n9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  \n10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  \n11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);  \n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  \n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk ","cbCairdiiBzU5WLu","https://ap.wps.com/l/cbCairdiiBzU5WLu","pdf",482961,38,"Indonesian","# Ketentuan Umum\n## Pasal 1","[{\"question\":\"Apa tujuan penyusunan Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2019?\",\"answer\":\"Meningkatkan efesiensi dan efektifitas penyusunan serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui penetapan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar.\"},{\"question\":\"Peraturan ini menetapkan apa?\",\"answer\":\"Menetapkan Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar sebagai pedoman dalam penganggaran dan pelaksanaan APBD.\"},{\"question\":\"Dasar hukum apa yang dirujuk dalam peraturan ini?\",\"answer\":\"Antara lain Undang-Undang tentang Keuangan Negara dan Perimbangan Keuangan, serta Peraturan Pemerintah dan peraturan menteri terkait pengelolaan keuangan daerah dan pedoman penyusunan APBD.\"}]","Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Banjar - Peraturan Bupati Banjar Nomor 72 Tahun 2019 | PDF",59]