Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2022 - Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Sep 10, 2026

Unggah oleh Patrick

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2022 mengatur kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Pengaturan ini ditetapkan untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan melalui kebutuhan ASN yang profesional, jujur, bertanggungjawab, produktif, serta berdaya saing. Dasar pertimbangannya meliputi pemenuhan kebutuhan berdasarkan peta jabatan dan analisa jabatan guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara berkelanjutan, dengan merujuk pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman23

Waktu Membaca35 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Ketentuan Umum

Definisi dalam Peraturan Wali Kota

1 SALINAN PROVINSI JAWA BARAT PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 38 TAHUN 2022 TENTANG PENGADAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang : a. bahwa untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di Kota Bandung perlu didukung oleh pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional, jujur, bertanggungjawab, produktif dan berdaya saing; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pegawai Aparatur Sipil Negara, berdasarkan peta jabatan, analisa jabatan untuk memenuhi beban kerja dalam rangka mencapai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Bandung secara berkelanjutan, diperlukan kebijakan umum pelaksanaan pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kota Bandung; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bandung tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Mengingat … Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah , Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimanatelah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647); 5. Peraturan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 6. Peraturan Pemerintah Tentang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6256); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1643); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Pertanyaan Umum

Apa tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 38 Tahun 2022?

Untuk mendorong kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di Kota Bandung melalui pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berdaya saing.

Dasar pertimbangan apa yang digunakan dalam menetapkan peraturan ini?

Kebutuhan pegawai ASN dipenuhi berdasarkan peta jabatan dan analisa jabatan untuk beban kerja, guna mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Bandung.

Apa yang diatur dalam Bab I pada peraturan ini?

Bab I memuat ketentuan umum, termasuk definisi istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Wali Kota.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Patrick