PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA - NOMOR 18 TAHUN 2020 - TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

Sep 10, 2026

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 mengatur perubahan atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Perubahan dilakukan untuk menyesuaikan ketentuan pengangkatan, usul penetapan NIK, format perjanjian kerja, keputusan pengangkatan, serta surat pernyataan melaksanakan tugas, termasuk penerapan tahapan seleksi dan kemungkinan pelaksanaan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/atau kesehatan jiwa.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman37

Waktu Membaca57 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Perubahan Atas Peraturan BKN Nomor 1 Tahun 2019

Dasar dan pertimbangan

Ketentuan yang diubah

Perubahan Pasal 1

Perubahan Pasal 18

Ketentuan Pasal 20a

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARANOMOR1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNISPENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA # PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIANOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARANOMOR1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNISPENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang ;a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan PresidenNomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapatdiisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerjadan Peraturan Presiden Nornor 98 Tahun 2020 tentangGaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja, untuk memperjelas keputusanpengangkatan calon,usul penetapan nomor induk,format perjanjian kerja,keputusan pengangkatan,dansurat pernyataan melaksanakan tugas bagi PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja,perlu mengubahbeberapa ketentuan dan lampiran dalam PeraturanBadan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentangPetunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja; b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakanketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintahdengan Perjanjian Kerja,perlu menetapkan PeraturanBadan Kepegawaian Negara tentang Perubahan AtasPeraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja; Mengingat :1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentangManajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6264); 3. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang BadanKepegawaian Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 128); 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang JenisJabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah denganPerjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 65); 5. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gajidan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan PerjanjianKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020Nomor 218); 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BadanKepegawaian Negara (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 189); MEMUTUSKAN: Menetapkan :PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN KEPEGAWAIANNEGARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUKTEKNIS PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGANPERJANJIAN KERJA. Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Badan Kepegawaian NegaraNomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis PengadaanPegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja(Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118)diubah sebagaiberikut: ## 1. Ketentuan Pasal 1,ditambahkan 1(satu)angka yakniangka 11,sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 1 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan; 1.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yangselanjutnya disingkat PPPK adalah warga NegaraIndonesia yang memenuhi syarat tertentu,yangdiangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangkawaktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugaspemerintahan. 2. Pengadaan PPPK adalah kegiatan untuk mengisikebutuhan PPPK yang dilakukan melalui tahapanperencanaan,pengumuman lowongan,pelamaran,seleksi, pengumuman hasil seleksi, danpengangkatan PPPK. 3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkatPyB adalah pejabat yang mempunyai kewenanganmelaksanakan proses pengangkatan,pemindahan,dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjut

Pertanyaan Umum

Apa yang menjadi dasar penetapan Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020?

Peraturan ditetapkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden tentang jenis jabatan yang dapat diisi PPPK serta peraturan tentang gaji dan tunjangan PPPK, serta untuk melaksanakan ketentuan manajemen PPPK pada Peraturan Pemerintah yang dirujuk.

Apa saja perubahan pada Pasal 1 dalam Peraturan BKN Nomor 18 Tahun 2020?

Pasal 1 ditambah satu angka, yaitu angka 11 yang memuat definisi Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa untuk menilai kesesuaian persyaratan dengan jabatan pada instansi pengadaan PPPK.

Bagaimana tahapan seleksi pengadaan PPPK menurut Peraturan ini?

Penyelenggaraan seleksi pengadaan PPPK minimal terdiri dari tiga tahapan: seleksi administrasi, seleksi kompetensi, dan wawancara. Jika diperlukan, dapat dilakukan Uji Persyaratan Fisik, Psikologis, dan/atau Kesehatan Jiwa sesuai persyaratan jabatan.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Chumphorn