OTONOMI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI NEGERI - Studi Kasus di Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Sep 10, 2026

Unggah oleh Quinn

Tulisan ini membahas bagaimana gagasan otonomi dan tata kelola dimaknai serta diimplementasikan di tiga perguruan tinggi negeri: Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dan Universitas Negeri Jakarta. Dengan menggunakan model tata kelola universitas Trakman (2008), studi tidak menemukan model yang sepenuhnya tepat untuk menjelaskan konteks PTN di Indonesia. Temuan menunjukkan dominasi peran negara baik di bidang akademik (kurikulum dan diseminasi pengetahuan) maupun nonakademik (keuangan), sehingga otonomi cenderung “diberikan” bukan “tertanam”. Keterbatasan anggaran negara memunculkan ambivalensi dan memberi ruang bagi pasar serta pihak luar negeri dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman12

Waktu Membaca18 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Problematika Perguruan Tinggi di Indonesia

Regulasi pendidikan tinggi pasca pencabutan PT BHMN

Peran negara dan pasar dalam tata kelola universitas

OTONOMI DAN TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI NEGERI Studi Kasus di Universitas Indonesia, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah AUTONOMY AND GOVERNANCE OF STATE UNIVERSITIES Case Studies in the University of Indonesia, the Jakarta State University, and the Syarif Hidayatullah State Islamic University Ani Soetjipto, Francisca Ery Seda, Ida Ruwaid Noor, Sri Budi Eko Wardani, Natalia Soebagjo Centre for Governance, University of Indonesia, Kampus UI Depok, Indonesia [ani_soetjipto@yahoo.com](ani_soetjipto@yahoo.com), [saveriasika@yahoo.com](saveriasika@yahoo.com), [idar.noor@gmail.com](idar.noor@gmail.com), [sbe_wardani@yahoo.com](sbe_wardani@yahoo.com), [nsoebagjo@gmail.com](nsoebagjo@gmail.com) Abstract This paperexplains the ways state universities construct the meaning as well as implementing the idea of autonomy and governance. Cases studies were conducted, which involved three Indonesian state universities, namely the University of Indonesia, the Syarif Hidayatullah Islamic State University,and the Jakarta State University. Through the Trakman’s model (2008) about the university governance, this paper underlines that there is no appropriate model to explain the autonomy and governance of Indonesian state universities. Result shows that the state’s role in the state universities is still dominant, both in the academic area, such as curriculum and dissemination of knowledge, and in the nonacademic area, such as finance; therefore, the autonomy seems to betaken for granted instead of being embedded. Moreover, there is ambivalence due to the state’s limited budget, which thenallows the market and the global providing fund for higher education. Keywords: autonomy, governance, state university, the University of Indonesia, the Syarif Hidayatullah Islamic State University, Jakarta State University Abstrak Tulisan ini membahas bagaimana gagasan tentang otonomi dan tata kelola dimaknai dandiimplementasikan di tiga perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, dan Universitas Negeri Jakarta (UNJ) . Dengan menggunakan model tata kelola universitas yang dikembangkan oleh Trakman (2008), penelitian initidak mendapati satupun model yang tepat untuk menjelaskan otonomi dan tata kelola dalam konteks Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia. Temuan studi menunjukkan besarnya peran negara dalam PTN di Indonesia di bidang akademik, seperti kurikulum dan diseminasi pengetahuan maupun nonakademik, seperti keuangan yang menjadikan otonomi perguruan tinggi masih menjadisesuatu yang ‘diberikan’dan bukan sesuatu yang ‘tertanam’. Disisi lain, juga terdapat ambivalensiterkait dengan keterbatasan anggaran negara yang kemudian membuka ruang bagi pasar dan pihak luar negeri untuk terlibat dalam pembiayaan pendidikan tinggi. Kata kunci: otonomi , tata kelola, perguruan tinggi negeri, Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Universitas Negeri Jakarta Problematika Perguruan Tinggi di Indonesia Perguruan tinggi di Indonesia pada masa reformasimasih terus mengalami persoalan yangsangatrumit.Persoalan yang mengemuka bermacammacam, mulai dari campur tangan pemerintah (birokratisasi) dalam pengelolaan perguruan tinggi, biaya pendidikan yang tidak terjangkau oleh kaum miskin, kualitas riset dan publikasi yang memprihatinkan, sampai dengan masalah JurnalMasyarakat & Budaya, Volume 16 No. 2 Tahun 2014 293 kultur budaya akademik yang belum sepenuhnya terbangun. Perdebatan panjang tentang regulasi yang mengatur tentang Perguruan Tinggi (PT) berkembang hangat di tahun 2012-2013 setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut status Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN) . Sejak saat itu beragam opini dan usulan banyak dikemukakan oleh berbagai kalangan. Payung regulasi PT yang seharusnya dibuat pascapencabutan status BHMN terus disampaikan. Hadirnya Undang-undang (UU) Pendidikan Tinggi No. 12/201

Pertanyaan Umum

Apa fokus utama tulisan ini tentang otonomi dan tata kelola PTN?

Tulisan ini mengkaji cara gagasan otonomi dan tata kelola dimaknai serta diimplementasikan pada tiga perguruan tinggi negeri di Indonesia.

Bagaimana hasil penelitian terkait kecocokan model Trakman (2008)?

Penelitian tidak menemukan adanya model yang tepat untuk menjelaskan otonomi dan tata kelola perguruan tinggi negeri dalam konteks Indonesia.

Mengapa otonomi perguruan tinggi dinilai belum “tertanam” menurut temuan studi?

Karena peran negara masih dominan, mencakup bidang akademik (kurikulum dan diseminasi pengetahuan) serta bidang nonakademik (keuangan).

Apa dampak keterbatasan anggaran negara terhadap tata kelola pendidikan tinggi?

Keterbatasan anggaran memunculkan ambivalensi dan membuka peluang bagi pasar serta pihak luar negeri untuk berperan dalam pembiayaan pendidikan tinggi.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Quinn