PENGUMUMAN - REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KPK TAHUN 2023/2024 - Komisi Pemberantasan Korupsi

Sep 18, 2026

Unggah oleh Aurora

Pengumuman Komisi Pemberantasan Korupsi tentang rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2023/2024 dengan dasar Keputusan Menteri PANRB Nomor 544 Tahun 2023. Dokumen menetapkan kesempatan bagi Warga Negara Indonesia untuk mengisi kebutuhan total 214 formasi pada berbagai unit penempatan Eselon II, meliputi bidang hukum, pendidikan, jejaring, monitoring, antikorupsi badan usaha, pelacakan aset, koordinasi dan supervisi wilayah, serta sekretariat terkait. Memuat rincian jabatan ahli pertama pada formasi, kualifikasi pendidikan S-1, alokasi umum, khusus cumlaude, dan khusus Putra/i Papua/Papua Barat, termasuk total alokasi per unit.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman20

Waktu Membaca31 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Rekrutmen CPNS KPK Tahun 2023/2024

Dasar Keputusan dan Kesempatan Bergabung

Unit Penempatan Eselon II dan Alokasi Formasi

Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, dan Jenis Formasi

PENGUMUMAN NOMOR : B/001/PANREKKPK/09/2023 TENTANG REKRUTMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2023/2024 Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2023 memberikan kesempatan kepada Warga Negara Indonesia untuk dapat bergabung sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil yang akan ditugaskan di unit kerja Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai berikut: I. UNIT PENEMPATAN ESELON II: 1. Biro Hukum 2. Direktorat Jejaring Pendidikan 3. Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat 4. Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi 5. Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat 6. Direktorat Monitoring 7. Direktorat Antikorupsi Badan Usaha 8. Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi 9. Sekretariat Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi 10. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I 11. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II 12. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III 13. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV 14. Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V 15. Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi 16. Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi 17. Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data 18. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi 19. Sekretariat Dewan Pengawas : 3 formasi : 15 formasi : 9 formasi : 10 formasi : 38 formasi : 4 formasi : 3 formasi : 33 formasi : 37 formasi : 4 formasi : 4 formasi : 4 formasi : 5 formasi : 4 formasi : 26 formasi : 1 formasi : 3 formasi : 5 formasi : 6 formasi II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, DAN JENIS FORMASI Komisi Pemberantasan Korupsi membutuhkan pegawai dengan jumlah total 214 formasisebagai berikut: | NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT PENEMPATAN | ALOKASI FORMASI | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | Umum | Khusus“Dengan Pujian”/ Cumlaude | Khusus Putra/i
Papua/
Papua Barat | | 1. | AHLI PERTAMAANALISPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | S-1
MANAJEMEN;S- 1 ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN;S- 1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN;S- 1 PENDIDIKAN MASYARAKAT;S-1 MANAJEMEN;S- 1 MANAJEMEN KOMUNIKASI;S- 1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 PSIKOLOGI;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1 MANAJEMEN INFORMATIKA | SEKRETARIATJENDERAL KOMISIPEMBERANTASANKORUPSI, DEPUTIBIDANG PENDIDIKAN DAN
PERAN SERTAMASYARAKAT, DIREKTORAT JEJARING PENDIDIKAN | 13 | 2 | 0 | | 2. | AHLI PERTAMAANALISPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | S-1
ADMINISTRASI NEGARA;S-1 ADMINISTRASI PUBLIK;S-1 KEBIJAKAN PUBLIK;S-1 MANAJEMEN;S- 1 MANAJEMENSUMBER DAYAMANUSIA;S-1 ILMUPEMERINTAHAN ;S-1 TEKNIK INFORMATIKA;S-1
SOSIOLOGI;S-1 PSIKOLOGI;S-1 | SEKRETARIATJENDERAL KOMISIPEMBERANTASANKORUPSI, DEPUTIBIDANG PENDIDIKAN DAN
PERAN SERTAMASYARAKAT, DIREKTORATPEMBINAAN
PERAN SERTAMASYARAKAT | 8 | 1 | 0 | | NO. | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | UNIT PENEMPATAN | ALOKASI FORMASI | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | Umum | Khusus“Dengan Pujian”/ Cumlaude | Khusus Putra/i
Papua/
Papua Barat | | | | MANAJEMEN INFORMATIKA | | | | | | 3. | AHLI PERTAMAANALISPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | S-1
PSIKOLOGI;S-1 TEKNOLOGI INFORMASI;S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN;S- 1 KEBIJAKAN PENDIDIKAN;S- 1 PENDIDIKAN MASYARAKAT;S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL;S-1 MANAJEMEN KOMUNIKASI;S- 1 STATISTIKA | SEKRETARIATJENDERAL KOMISIPEMBERANTASANKORUPSI, DEPUTIBIDANG PENDIDIKAN DAN
PERAN SERTAMASYARAKAT, DIREKTORAT PENDIDIKAN DAN
PELATIHANANTIKORUPSI | 8 | 2 | 0 | | 4. | AHLI PERTAMAANALISPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | S-1 ILMUSOSIAL;S-1 KRIMINOLOGI;S-1 ILMU POLITIK;S-1 EKONO

Pertanyaan Umum

Apa dasar hukum rekrutmen CPNS KPK dalam dokumen ini?

Rekrutmen didasarkan pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2023.

Berapa total formasi CPNS yang dibutuhkan KPK?

KPK membutuhkan pegawai dengan jumlah total 214 formasi.

Unit penempatan apa saja yang disebutkan untuk formasi Eselon II?

Dokumen mencantumkan berbagai unit Eselon II, antara lain Biro Hukum, Direktorat Jejaring Pendidikan, Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat, Direktorat Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi, Direktorat Monitoring, Direktorat Antikorupsi Badan Usaha, dan Direktorat Koordinasi serta Supervisi Wilayah I sampai V, beserta sekretariat-deputi terkait.

Sep 18, 2026

Unggah oleh Aurora