[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"detail-sidebar-cat-0-id-113":3,"doc-seo-185947-113":53,"doc-detail-185947-id":128},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",[7,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49],{"id":8,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":10,"show_sort_weight":11,"slug":12},55,"Document","Agama & Spiritualitas",60,"religion-spirituality",{"id":14,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":15,"show_sort_weight":11,"slug":16},48,"Cerita & Novel","story-novel",{"id":18,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":19,"show_sort_weight":11,"slug":20},56,"Gaya Hidup","lifestyle",{"id":22,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":23,"show_sort_weight":11,"slug":24},51,"Komik","comic",{"id":26,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":27,"show_sort_weight":11,"slug":28},53,"Layanan Kesehatan","healthcare",{"id":30,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":31,"show_sort_weight":11,"slug":32},54,"Penelitian & Laporan","research-report",{"id":34,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":35,"show_sort_weight":11,"slug":36},49,"Sastra","literature",{"id":38,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":39,"show_sort_weight":11,"slug":40},52,"Teknologi","technology",{"id":42,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":43,"show_sort_weight":11,"slug":44},50,"Ujian","exam",{"id":46,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":47,"show_sort_weight":11,"slug":48},57,"Umum","general",{"id":50,"doc_module":4,"doc_module_name":9,"category_name":51,"show_sort_weight":4,"slug":52},181,"Formulir","formulir",{"code":4,"msg":54,"data":55},"ok",{"site_id":56,"language":57,"slug":58,"title":59,"keywords":60,"description":61,"schema_data":62,"social_meta":121,"head_meta":123,"extra_data":125,"updated_unix":127},113,"id","analysis-of-legislative-stages-of-zoning-system-implementation-for-ppdb-in-padang-pariaman-regency","Analisis Tahapan Legislasi Implementasi Sistem Zonasi PPDB di Kabupaten Padang Pariaman","","Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakuptahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan legislasi terkait implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Padang Pariaman. Sistem zonasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi disparitas kualitas antar sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta mewawancarai pihak-pihak terkait seperti anggota DPRD di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi secara komprehensif tahapan-tahapan legislasi yang telah dilalui dalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan PPDB berbasis zonasi, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi selama proses tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan PPDB zonasi di Kabupaten Padang Pariaman agar implementasinya lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.",{"@graph":63,"@context":120},[64,81,103],{"@type":65,"itemListElement":66},"BreadcrumbList",[67,72,75,78],{"item":68,"name":69,"@type":70,"position":71},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",1,{"item":73,"name":9,"@type":70,"position":74},"https://docshare.wps.com/id/document/",2,{"item":76,"name":31,"@type":70,"position":77},"https://docshare.wps.com/id/document/penelitian-laporan/",3,{"item":79,"name":59,"@type":70,"position":80},"https://docshare.wps.com/id/document/analysis-of-legislative-stages-of-zoning-system-implementation-for-ppdb-in-padang-pariaman-regency/185947/",4,{"url":79,"name":59,"@type":82,"image":83,"author":88,"headline":59,"publisher":91,"fileFormat":94,"inLanguage":57,"description":61,"dateModified":95,"datePublished":96,"encodingFormat":94,"isAccessibleForFree":97,"interactionStatistic":98},"DigitalDocument",{"url":84,"@type":85,"width":86,"height":87},"https://docshare.wps.com/thumbnails/analysis-of-legislative-stages-of-zoning-system-implementation-for-ppdb-in-padang-pariaman-regency/185947.png","ImageObject",300,407,{"name":89,"@type":90},"Margaret","Person",{"url":68,"name":92,"@type":93},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-09-18","2026-09-02",true,{"@type":99,"interactionType":100,"userInteractionCount":102},"InteractionCounter",{"@type":101},"ViewAction",5,{"@type":104,"mainEntity":105},"FAQPage",[106,112,116],{"name":107,"@type":108,"acceptedAnswer":109},"Apa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?","Question",{"text":110,"@type":111},"Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.","Answer",{"name":113,"@type":108,"acceptedAnswer":114},"Apa tujuan dari penelitian ini?",{"text":115,"@type":111},"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan legislasi terkait implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Padang Pariaman.",{"name":117,"@type":108,"acceptedAnswer":118},"Metode penelitian apa yang digunakan dalam studi ini?",{"text":119,"@type":111},"Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang meliputi analisis dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta wawancara dengan pihak terkait seperti anggota DPRD.","https://schema.org",{"og:url":79,"og:type":122,"og:title":59,"og:site_name":92,"og:description":61},"article",{"robots":124,"canonical":79},"index,follow",{"doc_id":126,"site_id":56},185947,1788370005,{"code":4,"msg":5,"data":129},{"doc_id":126,"user_id":130,"nickname":89,"user_avatar":131,"doc_module":4,"category_id":30,"category_name":31,"doc_title":59,"doc_description":61,"doc_content":132,"file_id":133,"file_url":134,"file_type":135,"file_size":136,"view_count":102,"is_deleted":4,"is_public":71,"is_downloadable":71,"audit_status":71,"page_count":137,"language":138,"language_code":57,"site_id":56,"html_lang":57,"table_of_contents":139,"faqs":140,"seo_title":141,"seo_description":61,"update_tm":127,"read_time":142},137451207643,"https://ap-avatar.wpscdn.com/davatar_3d24733baf745e90a7e4bdd5f77d97b2","| Abstrak |\n| --- |\n| Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Pembentukan Peraturan Daerah adalah pembuatan Peraturan Daerah yang mencakuptahapan perencanaan, penyusunan,pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan legislasi terkait implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Padang Pariaman. Sistem zonasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi disparitas kualitas antar sekolah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta mewawancarai pihak-pihak terkait seperti anggota DPRD di Kabupaten Padang Pariaman. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi secara komprehensif tahapan-tahapan legislasi yang telah dilalui dalam menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan PPDB berbasis zonasi, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi selama prosestersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan PPDB zonasi di Kabupaten Padang Pariaman agar implementasinya lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan\u003Cbr>Kata Kunci: Kata Kunci: DPRD, Kebijakan Pendidikan, Perda, Penerimaan Peserta Didik Baru |","cbCaif67VNRp53Bx","https://ap.wps.com/l/cbCaif67VNRp53Bx","pdf",236231,6,"Indonesian","# Abstrak\n## Kata Kunci","[{\"question\":\"Apa yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota?\",\"answer\":\"Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.\"},{\"question\":\"Apa tujuan dari penelitian ini?\",\"answer\":\"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tahapan legislasi terkait implementasi sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Padang Pariaman.\"},{\"question\":\"Metode penelitian apa yang digunakan dalam studi ini?\",\"answer\":\"Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang meliputi analisis dokumen peraturan perundang-undangan, kebijakan daerah, serta wawancara dengan pihak terkait seperti anggota DPRD.\"}]","Analisis Tahapan Legislasi Implementasi Sistem Zonasi PPDB di Kabupaten Padang Pariaman | PDF",9]