Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru di Kota Tasikmalaya - Bab V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

Sep 10, 2026

Unggah oleh Terk

Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di Kota Tasikmalaya melalui empat dimensi menurut teori Edward III: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil temuan menunjukkan implementasi berjalan efektif namun belum efisien, terutama terkait kendala sosialisasi daring selama pandemi 2021, dinamika penjadwalan dan perubahan tahapan seleksi, serta masalah ketepatan jenjang pendidikan pada seleksi administrasi. Penelitian merinci mekanisme informasi, dukungan SDM panitia, serta perlunya penyesuaian kewenangan seleksi administrasi agar pelaksanaan berikutnya lebih terarah.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi

5.1 Simpulan

5.1.1 Komunikasi

5.1.2 Sumber Daya

5.1.3 Disposisi

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 5.1 Simpulan Penelitian ini mengenai implementasi kebijakan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di Kota Tasikmalaya dengan meneliti peranan komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi berdasarkan teori Edward III dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan hasil temuan dan hasil pembahasan penelitianyang telah diuraikan pada bab IV, secara umum implementasi kebijakan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di Kota Tasikmalaya sudah terlaksana secara efektifnamun belum efisien, agar lebih jelas maka dapat disimpulkan implementasi kebijakan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di Kota Tasikmalaya sebagai berikut : 5.1.1 Komunikasi Berdasarkan hasil temuan di lapangan dan kajian teori di bab IV, dalampenelitian ini ditemukan alur komunikasi antara Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya dan BKPSDM Kota Tasikmalaya sebagai penyampai informasikepada guru dan guru sebagai sasaran kebijakan (peserta atau pelamar PPPK) . Sosialisasi telah dilakukan oleh pemerintah daerah dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya yaitu dengan mengadakan beberapa kali sosialisasi baik melalui daring maupun luring. Selama pelaksanaan pengadaan PPPKuntuk JF guru ditahun 2021 karena masih dalam suasana pandemi maka sosialisasi dilakukan dengan metode daring yaitu melalui Google Meet, Zoom Meeting, Grup WA dengan mensosialisasikan kepada forum PGRI, komunitas-komunitas guru yang ada di Kota Tasikmalaya salah satunya yaitu GTKHAN35, yaitu komunitas untuk guru honorer. Sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya didukung dengan adanya pengumuman-pengumuman yang diunggah oleh BKPSDM Kota Tasikmalaya melalui laman [https://bkppd.tasikmalayakota.go.id/](https://bkppd.tasikmalayakota.go.id/) , baik dari pengumuman mengenai formasi yang dibutuhkan, jadwal seleksi, hasilseleksi dari mulai seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, sampai 118 Nurman Mauludin, 2022 Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Kota Tasikmalaya Universitas Pendidikan Indonesia 􀁾 [repository.upi.edu](repository.upi.edu) 􀁾 [perpustakaan.upi.edu](perpustakaan.upi.edu) 119 pengangkatan menjadi guru P3K. Namun, pada pelaksanaannya ada kemundurandari jadwal yang telah direncanakan, terutama untuk pengangkatan menjadi guru PPPK. Selain kemunduran pengangkatan menjadi guru PPPK dari jadwal yang telah direncanakan, juga terdapat proses seleksi tahap 3 yang ditiadakan, namun perihal ditiadakannya tahap 3 tersebut, pelaksana kebijakan di daerah menyesuaikan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pusat. Maka untuk tahap 3 tersebut dimasukan menjadi formasi untuk tahun 2022. Namun karena masih dalam suasana pandemi, pada tahun 2021 pelaksanaan sosialisasi dari pihak pembuat keputusan hanya melalui daring dengan media zoom meeting, gmeet, dan dirasa kurang efektif. Media sosialisasi seperti zoom meetingsering terjadi masalah teknis dan kualitas sinyal yang tidak stabil. 5.1.2 Sumber Daya Berdasarkan hasil penelitian mengenai kuantitas (banyaknya SDM pelaksanakebijakan), pelaksanaan kebijakan pengadaan PPPK untuk JF guru, kemdikbudristek telah membuat susunan kepanitiaan seleksi yang terdiri dari panitia seleksi nasional, panitia kemdikbudristek, tim kerja, panitia tingkat daerah, panitia di TUK (Tempat Uji Kompetensi) . Kemampuan pelaksana kebijakan secaraumum tidak adamasalah, khususnyastaf yang ada di daerah Kota Tasikmalaya. Ketersediaan SDM berupa panitiapenyelenggara yang ada di daerah Kota Tasikmalaya, cukup memadai untuk melaksanakan kebijakan pengadaan P3K untuk JF guru. Artinya secara kuantitas dan kualitas sudah cukup. Ketersediaan informasi yang jelas dan lengkap mengenai pengadaan PPPKuntuk JF guru ini mudah didapat, dengan berbagai media, diantaranya yaitu laman, SSCASN [https://sscasn.bkn.go.id/](https://sscasn.bkn.go.id/), laman BKPSDM Kota Tasikmalaya [https://bkppd.tasi

Pertanyaan Umum

Apa fokus penelitian pada Bab V ini?

Fokusnya adalah implementasi kebijakan pengadaan PPPK untuk jabatan fungsional guru di Kota Tasikmalaya dengan menelaah peranan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi menurut teori Edward III.

Bagaimana penilaian umum terhadap implementasi kebijakan pengadaan PPPK di Kota Tasikmalaya?

Implementasi dinilai sudah terlaksana secara efektif, tetapi belum efisien.

Apa kendala utama pada sosialisasi pengadaan PPPK tahun 2021?

Sosialisasi dilakukan secara daring karena pandemi, namun dinilai kurang efektif karena sering terjadi masalah teknis dan kualitas sinyal yang tidak stabil.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Terk