Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) - Sebagai Joki/Pengganti Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) - Studi Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk

Aug 29, 2026

Unggah oleh Jiven

Penelitian ini menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertindak sebagai joki atau pengganti dalam pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk. Fenomena perjokian dipandang sebagai penyalahgunaan sistem elektronik yang merusak integritas rekrutmen serta prinsip keadilan dan meritokrasi. Metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus menelaah penerapan UU ITE dan pertimbangan hakim.

BahasaIndonesian

KategoriPenelitian & Laporan

FormatPDF

Halaman7

Waktu Membaca11 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Pendahuluan

Analisis Pertanggungjawaban Pidana

Penerapan Ketentuan UU ITE

Pertimbangan Hakim dalam Putusan

Kesimpulan dan Implikasi Penegakan Hukum

Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagai Joki/Pengganti Tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) (Studi Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk) Harneli Dewi1 Bambang Hartono2 Benny K Limantara3 Universitas Bandar Lampung1,2,3 Email: [dewiharneli2424@gmail.com](dewiharneli2424@gmail.com1 bambang.hartono@ubl.ac.id2 benny.karya@ubl.ac.id3)[1](dewiharneli2424@gmail.com1 bambang.hartono@ubl.ac.id2 benny.karya@ubl.ac.id3)[ bambang.hartono@ubl.ac.id](dewiharneli2424@gmail.com1 bambang.hartono@ubl.ac.id2 benny.karya@ubl.ac.id3)[2](dewiharneli2424@gmail.com1 bambang.hartono@ubl.ac.id2 benny.karya@ubl.ac.id3)[ benny.karya@ubl.ac.id](dewiharneli2424@gmail.com1 bambang.hartono@ubl.ac.id2 benny.karya@ubl.ac.id3)[3](dewiharneli2424@gmail.com1 bambang.hartono@ubl.ac.id2 benny.karya@ubl.ac.id3) Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelakutindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang bertindak sebagai joki atau penggantidalam pelaksanaan tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk. Fenomena praktik perjokian dalam seleksi CPNS merupakan bentuk penyalahgunaan sistem elektronik yang merugikan integritas proses rekrutmen aparatur negara sertamencederai prinsip keadilan dan meritokrasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis difokuskan pada penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan joki memenuhi unsur tindak pidana akses ilegal dan/atau manipulasi informasi elektronik yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak. Pertanggungjawaban pidana dibebankan berdasarkan terpenuhinya unsur kesalahan berupakesengajaan (dolus) serta tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar. Putusan hakim mencerminkan upaya penegakan hukum untuk menjaga kredibilitas sistem seleksi berbasis komputer dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan siber di lingkungan administrasi pemerintahan. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana ITE, Joki CPNS, Akses Ilegal, Putusan Pengadilan Abstract This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of Information and Electronic Transactions (ITE) crimes who act as substitutes or “jockeys”in the Civil Servant Candidate (CPNS) examination process, as reflected in Decision Number 511/Pid.Sus/2024/Pn. Tjk. The practice of exam impersonation in CPNS recruitment constitutes a misuse of electronic systems that undermines the integrity of the state civil service selection process and violates the principles of fairness and meritocracy. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches. The analysis focuses on the application of provisions under the Information and Electronic Transactions Law and the legal considerations of the judges in rendering their decision. The findings indicate that the act of impersonation fulfills the elements of criminal offenses related to illegal access and/or manipulation of electronic information conducted intentionally and without authority. Criminal liability is imposed based on the fulfillment of culpability elements in the form of intent (dolus), with No. justifying or excusing grounds identified. The court’s decision reflects law enforcement efforts to safeguard the credibility of computer-based selection systems and to provide a deterrent effect against cybercrime within public administration processes. Keywords: Criminal Liability, ITE Crime, CPNS Impersonation, Illegal Access, Court Decision This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. PENDAHULUAN Seiring dengan semakin ketatnya persaingan dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta besarnya imbalan sosial dan ekon

Pertanyaan Umum

Bagaimana penelitian ini memandang praktik joki dalam seleksi CPNS dari sisi hukum pidana ITE?

Penelitian menilai praktik joki sebagai penyalahgunaan sistem elektronik yang melanggar prinsip fairness dan meritokrasi, serta dapat memenuhi unsur tindak pidana ITE.

Metode apa yang digunakan untuk menganalisis putusan terkait pelaku tindak pidana ITE?

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Unsur kesalahan apa yang menjadi dasar pembebanan pertanggungjawaban pidana pelaku joki?

Pembebanan pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan (dolus) serta tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf.

Aug 29, 2026

Unggah oleh Jiven