Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aurora

Tindak pidana perzinahan dipahami sebagai pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang dirumuskan dalam Pasal 284 KUHP. Pasal ini menitikberatkan pada perbuatan zina yang dilakukan oleh pihak yang telah terikat perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus bertujuan menganalisis mekanisme penyidikan serta kendala pelaksanaannya, termasuk karakter delik aduan dan hambatan pembuktian, saksi, serta faktor budaya-sosial yang memengaruhi pelaporan korban. Sinergi aparat dan masyarakat diperlukan agar keadilan serta norma kesusilaan terjaga.

BahasaIndonesian

KategoriUjian

FormatPDF

Halaman9

Waktu Membaca14 mnt

AksesGratis untuk diunduh

Daftar Isi

Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP

Abstrak dan Kata Kunci

Pendahuluan dan Kerangka Hukum

Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 8, No. 1, Agustus 2025: 198-206, DOI: [https://doi.org/10.34007/jehss.v8i1.2733](https://doi.org/10.34007/jehss.v8i1.2733) | Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan
Pasal 284 KUHP
Investigation Process of The Criminal Act of Adultery Based on Article 284 of The Criminal Code
Cut Nurita
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia
Diterima: 05 Juni 2025; Direview: 31 Juli 2025; Disetujui: 02 Agustus 2025
*Coresponding Email: cutnurita12@gmail com | | --- | | Abstrak
Tindak pidana perzinahan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Pasal ini mengatur mengenai perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat dalam hubungan perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana perzinahan dilakukan oleh aparat penegak hukum, serta kendalakendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana perzinahan memiliki kekhususan karenabersifat delik aduan, yang hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak, sepertisuami atau istri yang sah. Proses penyidikan seringkali menghadapi hambatan berupa pembuktian yang sulit, minimnya saksi, serta faktor budaya dan sosial yang memengaruhi keberanian korban untuk melapor. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani kasus perzinahan agar dapat menjunjung tinggi keadilan dan norma kesusilaan dimasyarakat.
Kata kunci: Penyidikan; Tindak Pidana; Perzinahan; Pasal 284 KUHP; Delik Aduan.
Abstract
The crime of adultery is a form of violation of the norms of decency regulated in Article 284 of the Criminal Code (KUHP). This article regulates adultery committed by a person who has been bound in a marital relationship with another person who is not his/her spouse. This research aims to analyze how the investigation process of adultery crime is carried out by law enforcement officers, as well as the obstacles faced in its implementation. The method used in this research is normative juridical with legislative approach and case study. The result of the research shows that the investigation of adultery crime has specificity because it is a complaint offense, which can only be processed if there is a complaint from the rightful party, such as the legal husband or wife. The investigation process often faces obstacles in the form
of difficult proof, lack of witnesses, and cultural and social factors that affect the courage of victims to report. Therefore, synergy between law enforcement officials and the community is needed in handling adultery cases in order to uphold justice and norms of decency in society.
Keywords: Investigation; Criminal Offense; Adultery; Article 284 Of The Criminal Code; Complaint Offense.
How to Cite: Nurita, C. (2025), Proses Penyidikan Tindak Pidana Perzinahan berdasarkan Pasal 284 KUHP. Journal
of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) . 8 (1): 198-206 | [http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss](http://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss) mahesainstitut@gmail.com 198 This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 PENDAHULUAN Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ikatan suci ini tidak hanya memiliki makna personal bagi pasanganyang menikah, tetapi juga memiliki

Pertanyaan Umum

Apa dasar hukum tindak pidana perzinahan dalam penelitian ini?

Dasar hukum yang dibahas adalah Pasal 284 KUHP yang mengatur perbuatan zina bagi pihak yang telah terikat perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya.

Mengapa penyidikan perzinahan disebut bersifat delik aduan?

Karena perkara perzinahan hanya dapat diproses apabila ada pengaduan dari pihak yang berhak, seperti suami atau istri yang sah, sehingga tanpa pengaduan aparat tidak dapat memulai penyidikan.

Hambatan apa yang sering muncul dalam proses penyidikan perzinahan?

Hambatan yang disebut meliputi pembuktian yang sulit, minimnya saksi, serta faktor budaya dan sosial yang memengaruhi keberanian korban untuk melapor.

Sep 10, 2026

Unggah oleh Aurora