[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"doc-detail-31768":3,"doc-seo-31768":27},{"code":4,"msg":5,"data":6},0,"success",{"doc_id":7,"user_id":8,"nickname":9,"user_avatar":10,"doc_module":4,"category_id":11,"category_name":12,"doc_title":13,"doc_description":14,"file_id":15,"file_url":16,"file_type":17,"file_size":18,"view_count":4,"is_deleted":4,"is_public":19,"is_downloadable":19,"audit_status":19,"page_count":20,"language":21,"language_code":22,"table_of_contents":23,"faqs":24,"seo_title":13,"seo_description":14,"update_tm":25,"read_time":26},31768,4398048950312,"Violet","https://ap-avatar.wpscdn.com/avatar/400002538284de19e3c?_k=1778320343897328908",8,"Research & Report","Kampus: Pabrik Buruh Berkedok Pendidikan","Edisi Mei 2026 Media Pembebasan membahas “Kampus: Pabrik Buruh Berkedok Pendidikan” melalui kritik terhadap kegagalan sistemik negara menjamin hak dasar pendidikan. Teks mengaitkan tragedi kekurangan buku dengan rendahnya porsi “anggaran pendidikan” dalam APBN, serta menunjukkan ketimpangan realisasi terhadap mandat konstitusi 20 persen. Analisis menyoroti rekayasa nomenklatur dan pengalihan pos dana, lalu menawarkan alternatif perspektif Islam: pendidikan sebagai kebutuhan asasi yang wajib dijamin negara secara cuma-cuma, untuk melahirkan intelektual organik pembangun peradaban.","cbCairF6YIXuxKk0","https://ap.wps.com/l/cbCairF6YIXuxKk0","pdf",11616340,1,67,"Indonesian","id","# Catatan Pembebasan\n## Kasus dan kegagalan sistemik hak pendidikan\n## Agenda kebijakan fiskal dan alternatif fiskal Islam\n# 20 Persen: Mandat Konstitusi yang Tersangkut di Atas Kertas\n## Landasan konstitusi dan regulasi pendidikan\n## Angka yang terpenuhi secara nominal namun menyimpang\n# Rekayasa Nomenklatur: Dialokasikan tapi Tidak Terealisasi\n## Data realisasi dan pos yang tidak dicairkan","[{\"question\":\"Apa tema utama laporan “Kampus: Pabrik Buruh Berkedok Pendidikan” dalam edisi Mei 2026?\",\"answer\":\"Laporan mengkritik bagaimana pendidikan kehilangan fungsi emansipatoris dan berubah menjadi mesin sertifikasi yang melahirkan pola “pabrik buruh terdidik”. Pembahasan menautkan kegagalan kebijakan dengan dampaknya pada ketimpangan akses dan beban biaya pendidikan.\"},{\"question\":\"Bagaimana dokumen menjelaskan ketidaksesuaian dengan mandat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan?\",\"answer\":\"Dokumen menyebut Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan minimal 20 persen APBN/APBD untuk pendidikan, namun realisasi cenderung berada di bawah target sejak periode tertentu. Teks juga menegaskan bahwa angka nominal bisa memenuhi syarat sementara substansinya tidak langsung mendukung kebutuhan pendidikan anak.\"},{\"question\":\"Alternatif apa yang ditawarkan dokumen melalui perspektif Islam?\",\"answer\":\"Dokumen menawarkan perspektif Islam yang memandang pendidikan sebagai kebutuhan asasi yang wajib dijamin negara secara cuma-cuma. Fokusnya untuk menguatkan kesadaran dan menawarkan solusi berbasis worldview Islam agar pendidikan tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga intelektual pembangunan peradaban.\"}]",1780088538,169,{"code":4,"msg":28,"data":29},"ok",{"site_id":30,"language":22,"slug":31,"title":13,"keywords":32,"description":14,"schema_data":33,"social_meta":84,"head_meta":86,"extra_data":88,"updated_unix":25},105,"campus-factory-of-labor-in-disguise-as-education","",{"@graph":34,"@context":83},[35,52,66],{"@type":36,"itemListElement":37},"BreadcrumbList",[38,42,46,49],{"item":39,"name":40,"@type":41,"position":19},"https://docshare.wps.com","Home","ListItem",{"item":43,"name":44,"@type":41,"position":45},"https://docshare.wps.com/document/","Document",2,{"item":47,"name":12,"@type":41,"position":48},"https://docshare.wps.com/document/research-report/",3,{"item":50,"name":13,"@type":41,"position":51},"https://docshare.wps.com/document/campus-factory-of-labor-in-disguise-as-education/31768/",4,{"url":50,"name":13,"@type":53,"author":54,"headline":13,"publisher":56,"fileFormat":59,"description":14,"dateModified":60,"datePublished":60,"encodingFormat":59,"isAccessibleForFree":61,"interactionStatistic":62},"DigitalDocument",{"name":9,"@type":55},"Person",{"url":39,"name":57,"@type":58},"DocShare","Organization","application/pdf","2026-05-29",true,{"@type":63,"interactionType":64,"userInteractionCount":4},"InteractionCounter",{"@type":65},"ViewAction",{"@type":67,"mainEntity":68},"FAQPage",[69,75,79],{"name":70,"@type":71,"acceptedAnswer":72},"Apa tema utama laporan “Kampus: Pabrik Buruh Berkedok Pendidikan” dalam edisi Mei 2026?","Question",{"text":73,"@type":74},"Laporan mengkritik bagaimana pendidikan kehilangan fungsi emansipatoris dan berubah menjadi mesin sertifikasi yang melahirkan pola “pabrik buruh terdidik”. Pembahasan menautkan kegagalan kebijakan dengan dampaknya pada ketimpangan akses dan beban biaya pendidikan.","Answer",{"name":76,"@type":71,"acceptedAnswer":77},"Bagaimana dokumen menjelaskan ketidaksesuaian dengan mandat konstitusi 20 persen anggaran pendidikan?",{"text":78,"@type":74},"Dokumen menyebut Pasal 31 UUD 1945 yang mewajibkan minimal 20 persen APBN/APBD untuk pendidikan, namun realisasi cenderung berada di bawah target sejak periode tertentu. Teks juga menegaskan bahwa angka nominal bisa memenuhi syarat sementara substansinya tidak langsung mendukung kebutuhan pendidikan anak.",{"name":80,"@type":71,"acceptedAnswer":81},"Alternatif apa yang ditawarkan dokumen melalui perspektif Islam?",{"text":82,"@type":74},"Dokumen menawarkan perspektif Islam yang memandang pendidikan sebagai kebutuhan asasi yang wajib dijamin negara secara cuma-cuma. Fokusnya untuk menguatkan kesadaran dan menawarkan solusi berbasis worldview Islam agar pendidikan tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi juga intelektual pembangunan peradaban.","https://schema.org",{"og:url":50,"og:type":85,"og:title":13,"og:site_name":57,"og:description":14},"article",{"robots":87,"canonical":50},"index,follow",{"doc_id":7,"site_id":30}]